Keberhasilan PKH Berkat Peran Maksimal Pemerintah Daerah

Jakarta (5/5/2018) - “Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan untuk meningkatkan target Program Keluarga Harapan (PKH) secara progresif mulai 2014 yang hanya 2,5 juta penerima manfaat hingga mencapai 10 juta penerima manfaat pada 2018,“ ungkap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat.

"Keberhasilan ini tak lepas dari peran para Bupati dan Walikota serta para Kepala Dinas Sosial se-Indonesia yang telah mendukung pelaksanaan PKH di seluruh pelosok Indonesia," katanya dihadapan para Bupati dan Walikota yang hadir pada Dialog PKH dengan tajuk “Social Justise For All” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (3/5) yang lalu.

Dialog yang dipandu Vice President Metro TV Tommy Suryopratomo tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Nasional PKH 2018 di Jakarta.

Hadir sebagai pembicara pada dialog nasional ini Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungki Sumadi, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Layanan Kesehatan Akmal Taher, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Thamrin.

Sebagai pembicara pertama, Harry mengungkapkan program penanggulangan kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rastra dan berbagai bantuan sosial lain seperti Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat menjadi bagian dari sistem jaminan sosial kepada masyarakat dalam bentuk asistensi sosial dan asuransi, dan juga harus mempunyai sebuah arah kebijakan sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dalam PKH selain keterpaduan dengan bansos lain, juga diterapkan Family Development Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara intensif, terstruktur dan berkesinambungan.

"Inilah yang kami terapkan di dalam mengimplementasikan program PKH sebagai program yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional," papar Harry.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani juga menyatakan "tahun 2019 dengan target tetap 10 juta, namun direncanakan indeks bantuan sosial akan dinaikkan hingga 100 persen. Berdasarkan hasil kajian dari Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial bahwa dampak kenaikkan indeks ini sangat signifikan memgurangi kemiskinan serta diharapkan angka kemiskinan ditahun 2018 menjadi 1 digit dibawah 10 persen.”

Bantuan sosial bersyarat ini ada komitmen sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran kewajiban-kewajiban yang disadari, menjadi sebuah keharusan dari keluarga-keluarga yang menjadi penerima manfaat untuk memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

Bansos juga mendorong mereka untuk meraih prestasi setinggi-tingginya termasuk di bidang pendidikan, saat ini tercatat sudah lebih 700 anak diterima di perguruan tinggi dengan program bidik misi.

Thamrin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa secara bertahap akan mengakomodir anak-anak usia sekolah dari keluarga PKH untuk dapat mengakses Program Indonesia Pintar.

"Kemdikbud telah melakukan pemadanan data anak-anak dari keluarga PKH untuk mendapatkan PIP, saat ini sudah ada 3,2 juta anak PKH yang tercover PIP. Kami terus melakukan pemadanan sampai semua anak-anak PKH dapat terdaftar dalam PIP,” papar Thamrin.

Dengan intervensi dari berbagai program secara gotong royong keluarga keluarga yang sangat miskin ini bisa terangkat status sosial ekonomi.

Sementara itu, panelis dari Bappenas Pungki Sumadi mengungkapkan perlunya perbaikan Tata kelola penanggulangan kemiskinan.

"Penanggulangan kemiskinan menggunakan satu data, kita laksanakan tepat waktu dan penyatuan bansos agar lebih nendang. Contoh dua bansos yang besar sudah mulai disatukan, hal ini untuk mempercepat penurunan kesenjangan dan kemiskinan," papar Pungki.

Menurut Harry, “kalau melihat indikator keberhasilan program, produktivitas meningkat sebagai dampak peningkatan daya beli dengan income dari bansos PKH yang bisa meningkatkan produktivitas penerima manfaat.”

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Kesehatan Akmal Taher mengungkapkan bahwa perlu sinergi antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, karena mereka yang langsung menghadapi kondisi di lapangan.

"Peserta PKH perlu mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan sebagai implementasi Program Imdonesia Sehat berbasis keluarga. Dan petugas kesehatan bekerjasama dengan pendamping PKH akan datang menjangkau anggota keluarga yang sakit, ada yang hamil dan yang membutuhkan layanan kesehatan," lanjutnya. (KAS/JSK)