Kisah Anak-Anak 'Hilang' Korsel yang Dikirim ke Luar Negeri untuk Diadopsi – 'Anak-anak Kami Diambil'

Kisah Anak-Anak 'Hilang' Korsel yang Dikirim ke Luar Negeri untuk Diadopsi – 'Anak-anak Kami Diambil'

Penyelidikan menyimpulkan pemerintah Korea Selatan melakukan pelanggaran HAM selama puluhan tahun terkait praktik adopsi ke luar negeri.

"Kamu punya adik baru, kan? Ibumu bilang dia tidak membutuhkanmu lagi karena dia sekarang punya bayi baru. Jadi, ikut aku."

Itulah kata-kata seorang perempuan kepada Kyung-ha yang saat itu berusia enam tahun saat dia bermain di depan rumahnya di Korea Selatan.

Kyung-ha mengikuti perempuan tersebut ke dalam kereta dan tertidur. Ketika dia bangun, dia telah tiba di stasiun terakhir. Perempuan itu telah menghilang.

Tersesat dan bingung, Kyung-ha pergi ke kantor polisi terdekat dan meminta bantuan untuk mencari ibunya. Namun, dia malah dikirim ke panti asuhan di Kota Jecheon.

Sekitar tujuh bulan kemudian, dia diadopsi oleh sebuah keluarga di Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat.

Begitulah Shin Kyung-ha terpisah dari keluarganya pada 1975. Dia menghilang dari rumahnya di Kota Cheongju di Provinsi Chungcheongbuk-do, Korea Selatan.

Ibunya, Han Tae-soon, yang sekarang berusia 73 tahun, tidak pernah tidur nyenyak setelah putrinya menghilang.

Dia mendatangi kantor polisi setiap hari, menempuh perjalanan hingga tiga jam sekali jalan, membagikan brosur, dan tampil di TV dan radio. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk menemukan putrinya.

Kemudian pada 2019, setelah 44 tahun mencari, Han akhirnya dipertemukan kembali dengan putrinya yang tinggal di Amerika Serikat.

Itu semua berkat pengujian DNA dan bantuan 325Kamra, sebuah organisasi yang menghubungkan kembali anak angkat dengan keluarga biologis mereka.

Han Tae-soon bertemu kembali dengan putrinya setelah 44 tahun.

Namun, reuni dengan putrinya tidak sepenuhnya menyenangkan.

"Mengapa ada orang mencuri anak orang lain dan mengirimnya ke AS? Putri saya mengira dia telah ditelantarkan. Dia tidak tahu bahwa ibunya telah mencarinya sepanjang hidupnya," kata Han kepada BBC News Korea.

"Kesehatan saya hancur karena mencarinya selama 44 tahun, tetapi siapa yang telah meminta maaf kepada saya selama bertahun-tahun? Tidak seorang pun," ujarnya kemudian.

Perlu waktu empat dekade bagi Han Tae-soon untuk mengetahui kebenaran tentang putrinya.

Anak-anak Korea Selatan dikirim ke luar negeri

Kisah ini tidak hanya dialami Han.

Sebuah laporan yang dirilis pada Rabu (26/03) oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menemukan bahwa banyak anak yang dikirim untuk diadopsi ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Denmark, dan Swedia antara 1960-an dan 1990-an mengalami pelanggaran hak asasi manusia selama proses adopsi.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Komisi independen tersebut menemukan bahwa identitas asli dan informasi keluarga mereka telah diputarbalikkan atau dipalsukan.

Kemudian, tindakan perlindungan yang tepat tidak diambil setelah anak-anak tersebut dikirim ke luar negeri.

Komisi tersebut memeriksa catatan adopsi dari 367 anak yang diadopsi ke 11 negara, dan menyatakan sebanyak 56 anak angkat sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia.

'Saya kehilangan kesepuluh kuku kaki saya karena berlarian mencari putri saya, tetapi saya bahkan tidak merasakan sakitnya' - Han Tae-soon melakukan perjalanan ke berbagai daerah mencari putrinya selama beberapa dekade.

"Ada banyak keluarga yang kehilangan anak-anak mereka karena adopsi ilegal Korea Selatan di luar negeri," kata Cho Min-ho, perwakilan Koalisi Hak Anak yang membantu anak angkat antarnegara melacak asal-usul mereka.

Cho telah memberikan petunjuk kepada lebih dari 100 keluarga yang telah terdampak oleh masalah ini.

Dari 'hilang' menjadi 'yatim piatu'

Kim Do-hyun, direktur Root House, tempat penampungan bagi anak-anak adopsi antarnegara, menyebut kasus ini sebagai "penghilangan paksa". Ia menuding pemerintah Korea Selatan bertanggung jawab.

"Orang tua tidak kehilangan anak-anak mereka. Anak-anak mereka dihilangkan secara paksa. Baik anak-anak maupun orang tua adalah korban," katanya kepada BBC News Korea.

Kim mengatakan bahwa selama 1970-an dan 1980-an, pemerintah Korea Selatan menciptakan anak-anak yatim piatu untuk memenuhi permintaan adopsi internasional.

Ia mengatakan anak-anak dijual sebagai komoditas dalam industri adopsi, sementara orang tua menanggung rasa bersalah seumur hidup karena kehilangan anak-anak mereka.

Han Tae-sun menjadi 'simbol harapan' bagi anak-anak yang diadopsi ke luar negeri

Lee Kyung-eun, pemegang gelar doktor dalam hukum internasional dari Universitas Nasional Seoul, mengatakan, "hingga Undang-Undang Adopsi Khusus diterapkan pada tahun 2012, jumlah anak-anak terlantar yang didaftarkan sebagai anak-anak yatim piatu sangat mirip dengan jumlah anak-anak yang diadopsi secara internasional".

"Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah adopsi internasional benar-benar merupakan proses untuk mencari rumah bagi anak yatim piatu yang membutuhkan keluarga, atau apakah itu merupakan proses untuk menciptakan anak yatim untuk tujuan adopsi internasional," ujar Lee Kyung-eun.

Pendaftaran anak yatim piatu mengacu pada penciptaan identitas untuk anak terlantar.

Dalam proses itu, formulir nama keluarga dan asal-usul keluarga diisi dengan kalimat 'tidak ada informasi soal orang tua'.

Baca juga:

Profesor Noh Hye-ryeon—seorang profesor kehormatan di Universitas Soongsil dan mantan karyawan di Holt Children's Services, lembaga adopsi terbesar di Korea Selatan—berspekulasi bahwa "anak-anak tersebut secara keliru dijadikan yatim piatu demi kemudahan proses adopsi karena pada saat itu anak-anak yang memiliki orang tua sulit untuk dikirim dan diadopsi".

Namun, Boo Cheong-ha, mantan presiden Holt pada tahun 1970-an, membantah tuduhan menciptakan anak yatim piatu secara ilegal untuk adopsi internasional.

"Pada 1970-an, 90% anak-anak ditelantarkan, dan anak-anak yang memiliki orang tua tidak dikirim untuk adopsi internasional", kata Boo.

170.000 anak-anak dikirim ke luar negeri

Adopsi anak-anak Korea Selatan ke luar negeri dimulai pada 1950-an dengan dalih menyelamatkan anak yatim piatu dan anak-anak yang lahir dari tentara asing dan perempuan Korea.

Seiring pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang pesat, jumlah anak yang dikirim ke luar negeri untuk diadopsi mencapai puncaknya pada 1980-an.

Pada 1985 saja, lebih dari 8.800 anak diadopsi ke luar negeri, Ini artinya sekitar 13 anak dari setiap 1.000 bayi baru lahir diadopsi ke luar negeri.

Angka-angka menunjukkan bahwa sejak 1950-an, Korea Selatan telah mengirim lebih banyak anak ke luar negeri untuk diadopsi daripada negara lain.

Pada 2022, secara keseluruhan terdapat setidaknya 170.000 anak Korsel diadopsi ke luar negeri.

Menurut laporan tahun 2022 dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, "lebih dari 60% orang tua angkat diberi informasi yang salah tentang makna dan dampak adopsi".

Adapun orang tua kandung tidak menyetujui anak mereka diadopsi dan tidak menelantarkan anak-anak mereka.

'Pemerintah adalah kapten kapal dan agen adopsi mendayung kapalnya'

Setelah perang Korea, Korea Selatan menjadi salah satu negara termiskin di dunia dan hanya sedikit keluarga yang tertarik untuk mengadopsi anak.

Pemerintah Korea Selatan kemudian memulai program adopsi transnasional yang ditangani oleh lembaga swasta.

Lembaga-lembaga ini diberi kewenangan signifikan melalui undang-undang adopsi khusus.

Jumlah anak-anak Korea yang diadopsi ke negara lain mencapai puncaknya di bawah rezim Presiden Chun Doo-hwan pada 1980-an.

Namun, ada "kegagalan sistemik dalam pengawasan dan manajemen", yang menyebabkan banyak kelalaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini, menurut laporan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional pada 2022.

Laporan tersebut mencatat bahwa lembaga-lembaga asing telah menuntut sejumlah anak setiap bulan.

Baca juga:

Disebutkan bahwa lembaga-lembaga Korea Selatan mematuhinya, lalu "memfasilitasi adopsi antarnegara dalam skala besar dengan pengawasan prosedural yang minimal".

Tanpa adanya peraturan pemerintah tentang biaya, lembaga-lembaga Korea mengenakan biaya dalam jumlah besar dan menuntut "sumbangan" yang mengubah adopsi menjadi "industri yang berorientasi pada laba", menurut laporan tersebut.

Kekeliruan lainnya mencakup adopsi yang dilakukan tanpa persetujuan yang tepat dari ibu kandung dan penyaringan yang tidak memadai terhadap orang tua angkat.

Identitas-identitas palsu

Lembaga-lembaga tersebut juga membuat laporan palsu yang membuat anak-anak tampak seolah-olah ditelantarkan dan diserahkan untuk diadopsi; serta dengan sengaja memberikan identitas yang salah kepada anak-anak.

Karena banyak anak angkat memiliki identitas palsu dalam dokumen mereka, mereka sekarang kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang keluarga kandung mereka dan dibiarkan dengan perlindungan hukum yang tidak memadai, demikian tercantum dalam laporan tersebut.

Komisi tersebut telah merekomendasikan agar pemerintah menyampaikan permintaan maaf resmi, dan mematuhi standar internasional tentang adopsi transnasional.

Dr Shin Pil-sik, seorang peneliti adopsi internasional sekaligus studi perempuan di Universitas Seokyeong, mengatakan bahwa meskipun pemerintah membuat prosedur kelembagaan untuk adopsi internasional, pemerintah juga mengizinkan lembaga adopsi untuk melaksanakan proses tersebut.

Dr Shin mengatakan hal ini telah menyebabkan "hubungan saling menyalahkan" yang sudah berlangsung lama di antara keduanya.

"Pemerintah adalah kapten kapal dan lembaga adopsi mendayung kapalnya."

Baca juga:

Dr Shin menjelaskan bahwa pemerintah turut campur tangan dalam kebijakan adopsi internasional dengan menetapkan kuota jumlah anak yang dapat diadopsi di luar negeri setiap tahun, atau dengan menghentikan adopsi di negara-negara tertentu.

Namun, keterlibatan pemerintah tidak mencakup pengawasan dan pengelolaan yang tepat terhadap praktik ilegal lembaga swasta yang menangani proses adopsi.

Menanggapi pertanyaan BBC News Korea tentang masalah adopsi internasional pada masa lalu dan tanggung jawab pemerintah, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menyatakan, "Kami sangat menyadari konteks historis dan sosial di mana adopsi internasional terjadi dan terus berupaya untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam adopsi."

Korea Selatan: Eksportir anak-anak terbesar ketiga di dunia

Korea Selatan adalah satu-satunya negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang terus mengirim anak-anak untuk diadopsi ke luar negeri.

Pada 2022, negara ini menduduki peringkat ketiga sebagai pengekspor anak terbesar di dunia.

Menurut data yang dikumpulkan oleh peneliti Peter Selman, meskipun banyak negara menghentikan adopsi internasional karena perang Ukraina, Korea Selatan tetap menjadi negara pengirim anak-anak terbesar di dunia, setelah Kolombia dan India.

Han mulai belajar bahasa Inggris dengan frasa 'I'm sorry' untuk meminta maaf kepada putrinya. Dia belajar setiap hari dan kini telah mengumpulkan lebih dari 10 buku catatan untuk berlatih Bahasa Inggris.

Han, yang menemukan putrinya yang hilang setelah 44 tahun, mengajukan gugatan terhadap pemerintah, tahun lalu.

Dia membawa masalah adopsi illegal terhadap anak-anak yang hilang ke perhatian publik untuk pertama kalinya.

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menanggapi, "kami sangat bersimpati dengan perasaan mereka yang telah lama terpisah dari keluarga mereka dan sangat sedih dengan situasi mereka".

Anak-anak angkat masih hidup hingga saat ini, sebagian besar telah memasuki usia paruh baya.

Salah satu anak angkat tersebut, Han Bun-young dari Denmark, mengatakan, "di antara orang tua yang terpaksa mengirim anak-anak mereka untuk diadopsi di luar negeri, banyak yang belum bersatu kembali dengan anak-anak mereka.

"Bagi orang tua tersebut, ini mungkin kesempatan terakhir mereka. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mungkin sudah terlambat untuk selamanya."