Reshuffle Kabinet: Jokowi Tunjuk Koordinator Relawan ProJo Sebagai Menkominfo

Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua kelompok relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika disebut menyimpan strategi politik untuk kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

Hingga kini, Presiden Joko Widodo belum menyampaikan dukungan atau arah politik kepada calon presiden 2024, seperti Ganjar Pranowo yang didukung PDI Perjuangan, Prabowo Subianto dari Gerindra, ataupun Anies Baswedan yang diusung Partai NasDem.

"Kominfo punya posisi strategis sebagai 'corong pemerintah' dan bisa menjadi media atau saluran Jokowi ke masyarakat, dan itu bisa dimainkan Budi Arie. Jadi pemilihan relawan hingga aktivis adalah strategi Jokowi dengan harapan bisa digunakan dalam memainkan perannya di Pilpres 2024, seperti dukungan ke calon presiden," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, saat dihubungi BBC News Indonesia, Senin (17/07).

Budi Arie dikenal sebagai salah seorang pendiri dan sekaligus Ketua ProJo, yang terlibat aktif dalam pemilihan presiden sebelumnya. Dia juga politikus PDI Perjuangan.

Sebelumnya, dia masih menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes-PDTT).

Presiden Jokowi telah berulang kali memberikan sinyal untuk merombak kabinet atau reshuffle.

Selain melantik Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru, Jokowi melantik sejumlah wakil menteri dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/07).

Salah satunya adalah Paiman Raharjo yang merupakan Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi di Pilpres 2019 menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).

Cecep menambahkan, penunjukan relawan itu juga merupakan bentuk penegasan secara politik Jokowi bahwa dia memiliki posisi tawar dan tidak bisa diatur oleh partai pengusungnya, PDI Perjuangan.

"Dengan memasukkan relawan ke struktur politik, mereka akan mempunyai sumber daya yang lebih baik sehingga bisa mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dalam komunikasi politik, baik memperkuat hubungan ke rakyat dan juga memberikan posisi tawar ke partai-partai," kata Cecep.

"Dan di sini juga menyiratkan bahwa Jokowi punya dukungan politik lain selain PDI Perjuangan yaitu dari relawannya, sehingga ini menjadi posisi tawar Jokowi terhadap partai pengusungnya yang kerap selalu bilang dia adalah petugas partai," kata Cecep selain menyinggung dukungan kekuatan politik dari Luhut Binsar Pandjaitan dan juga Erick Thohir.

Sementara itu, dalam Konferensi Pers Serah Terima Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta (17/07), Budi Arie menegaskan bahwa dia tidak akan mencampuradukkan antara tugas sebagai menteri dan di ProJo.

"Kalau soal politik, saya jawab, kita fokus kerja. Kalau soal politik nanti masih lama, masih ada waktu empat sampai lima bulan ke depan. Kalau soal copras capres nanti saja, sudah ada yang urus itu. Sekarang tugas kita adalah fokus kerja [menyelesaikan masalah di Kominfo], menyelesaikan apa yang bisa kita kerjakan," kata Budi Arie.

Budi menyebut terdapat beberapa target yang dilakukan menjabat sebagai Menkominfo, yaitu membangun infrastruktur digital, mengendalikan platform dan konten-konten yang meresahkan masyarakat seperti hoaks dan radikalisme.

Lalu dia juga mengatakan akan fokus membangun dan mengembangkan ekosistem digital seperti ecommerce, perlindungan data digital, dan lainnya. Terakhir adalah membangun narasi damai Pemilu 2024.

Tugas Jokowi ke Menkominfo, 'Selesaikan BTS'

Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru, Budi Arie Setiadi, untuk menyelesaikan proyek base transceiver station (BTS) 4G yang terbengkalai akibat dugaan korupsi.

Budi Arie Setiadi, kelahiran 1969, ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menkominfo yang baru, menggantikan Johnny G Plate.

Johnny dicopot sebagai Menkominfo setelah dia didakwa kasus korupsi proyek BTS.

Usai pelantikan, Jokowi mengatakan bahwa dia memberikan tugas utama kepada Menkominfo yang baru untuk menyelesaikan proyek BTS 4G yang kini tersangkut kasus dugaan korupsi.

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang, sehingga saya ingin, yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan.

"Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/07).

"Jangan sampai kita sudah, ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya tidak mau, tugas beratnya di situ," tambahnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menahan dan menetapkan bekas Menkominfo, Johnny Gerald Plate sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

Dalam dakwaan Plate, jaksa mengungkap baru 958 site BTS yang selesai dikerjakan dari total 4.200 yang telah dibayarkan.

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, dugaan kasus korupsi itu merugikan negara hingga Rp8 triliun.

Selain Johnny, sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka lain, seperti Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak Simanjuntak, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, serta Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Menambah kursi Wamenkominfo dan satgas

Selain menunjuk Menteri yang baru, Presiden Jokowi juga memperkuat Kominfo di tengah kecepatan perubahan dunia yang ditentukan oleh Information and Communication Technology (ICT) dengan menugaskan Nezar Patria sebagai Wakil Menkominfo dan membentuk satuan tugas (Satgas).

"Kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, kecerdasan buatan (AI), frekuensi, satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Kita bantu dengan Wamen dan juga kita bantu dengan Satgas, memang waktunya sangat mepet sekali," kata Jokowi.

Jokowi menunjuk Nazar karena menurutnya, dia adalah sosok yang berpengalaman di industri media yang akan sangat membantu kerja Budi.

Nezar pernah menjadi jurnalis, sebelum menjabat Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia dan staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir di bidang komunikasi.

Saat ditanya pertimbangan menunjuk Menkominfo dari non-partai politik, Jokowi mengatakan, "Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat… Agar ini selesai dengan percepatan," kata Jokowi.

Budi Arie: Kominfo 'gunung masalah'

Jokowi mengatakan persoalan-persoalan yang ada di Kominfo dan dunia tekonologi informasi bukanlah persoalan yang mudah.

Sehingga dia berharap, dengan pergantian dan penguatan Kominfo maka setiap permasalahan bisa dikejar dan dipercepat hingga akhir masa jabatannya tahun 2024 mendatang.

Sementara itu usai pelantikan, Budi Arie mengatakan bahwa Kominfo adalah gunung masalah.

"Ini Kominfo gunung masalah, iya kan, banyak masalah. Pokoknya begini, semuanya. Kita belum ngomong yang panjang-panjang, ngomong cloud, ngomong AI, sudah banyak lah. Di kepala saya ini mau saya keluarin , saya tahan-tahan," kata Budi.

Mengenai perintah presiden terkait BTS, Budi mengatakan akan segera membahas permasalah tersebut, "Ia, nantilah, detail-detail nanti kita akan bahas bersama dan kita akan eksekusi," kata Budi.

"Yang penting ujungnya begini. Tadi Pak Presiden sudah sampaikan bahwa BTS harus lanjut. Artinya apa? Bandwidth untuk rakyat harus kita pastikan," katanya.

Budi menegaskan bahwa dia akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, "Karena tidak ada visi misi Menteri, kita menjalankan visi misi presiden," tambah Budi.

Sementara itu terkait potensi munculnya kampanye lewat teknologi internet pada Pemilu 2024 mendatang, Budi menegaskan bahwa, "Tugasnya adalah membangun narasi damai 2024. Itu tugas bantu teman-teman semua. Kalau ada hoax adu domba, tidak usah dimuat, cuekin saja.

"Kita ingin indonesia sejuk, 2024 menyatukan. Jangan sampai ada polarisasi, dan hal-hal yang justru menimbulkan perpecahan antar anak bangsa."

Siapa nama lain yang akan dilantik?

Salah-satunya adalah Nezar Patria yang dilantik sebagai Wakil Menteri Kominfo. Dahulu dia aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan menjadi korban penculikan pada 1997.

Nama lainnya adalah Pahala Mansury. Dia dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

Selain itu, Paiman Raharjo bakal dilantik menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Paiman menggantikan posisi yang ditinggalkan Budi Arie.

Dalam perombakan kabinet ini, Presiden Jokowi juga melantik Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rosan Roeslani adalah mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Sebelumnya dia pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2015-2020).

Nama lain yang dilantik adalah Saiful Rahmat Dasuki yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Agama.

Saiful dikenal sebagai politikus PPP dan pernah menjadi Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jakarta.