Kualitas Guru: Tantangan dan Solusi Pendidikan di Indonesia

Ilustrasi guru berkualitas, sungguh menginspirasi para murid, sumber: Pexels.

Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dirilis beberapa kali terakhir oleh pemerintah dapat menjadi cermin yang memperlihatkan betapa masih rendahnya kualitas kecakapan pendidik di Indonesia.

Ironisnya, hal ini terjadi di tengah kebutuhan mendesak akan pendidikan berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan dengan keterampilan relevan, tingkat literasi tinggi, dan daya saing global. Rendahnya hasil UKG mencerminkan masalah sistemik dalam ekosistem pendidikan nasional yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Salah satu penyebab rendahnya kualitas guru, yakni karena minimnya pendidikan lanjutan yang dapat diakses oleh para pendidik. Mayoritas guru di tingkat dasar dan menengah hanya memiliki gelar sarjana (S1) tanpa spesialisasi mendalam di bidang yang mereka ajarkan.

Dalam konteks global, banyak negara maju menuntut guru memiliki gelar Master (S2) di bidang masing-masing sebagai standar minimum mengajar. Gelar Master memberikan bekal yang lebih mendalam dalam metode pengajaran, penguasaan materi, dan penelitian di bidang pendidikan, sesuatu yang jarang dimiliki oleh guru-guru Indonesia.

Selain itu, kebijakan pemerintah sering kali tidak selaras dengan kebutuhan peningkatan profesionalisme guru. Pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan kerap bersifat formalitas tanpa diiringi evaluasi mendalam terhadap dampak dari program tersebut. Akibatnya, banyak guru yang mengikuti pelatihan hanya demi memenuhi persyaratan administratif, bukan untuk benar-benar meningkatkan kualitas pengajaran mereka.

Tingkat literasi dan numerasi murid yang masih rendah di Indonesia juga menjadi salah satu indikator buruknya kualitas pendidikan. Data dari Program for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa kemampuan membaca, matematika, dan sains murid Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya kemampuan guru dalam mengajarkan materi secara efektif dan menarik minat belajar murid.

Di tengah rendahnya hasil UKG, sudah saatnya Indonesia memprioritaskan pendidikan lanjutan bagi guru-guru di tingkat dasar dan menengah. Idealnya, setidaknya 50% guru di tingkat dasar dan menengah memiliki gelar Master di bidangnya masing-masing untuk mendukung penguasaan materi lebih mendalam dan pengajaran yang profesional.

Dengan memiliki guru-guru yang bergelar Master, pemerintah melalui dinas-dinas terkait atau pengurus yayasan swasta dapat mendorong terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, lingkungan belajar lebih dinamis, serta keterampilan abad ke-21 pada murid.

Pendidikan lanjutan bagi guru tidak sekedar memberikan manfaat bagi para pendidik itu sendiri, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Guru yang memiliki gelar Master diharapkan dapat lebih inovatif dalam pengajaran, mampu merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan murid, dan memiliki kemampuan melakukan penelitian kecil-kecilan guna memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Dengan demikian, kualitas lulusan yang dihasilkan juga akan meningkat.

Ilustrasi, guru yang master di bidangnya, membuat diskusi dan analisis lebih tajam, sumber: Pexels.

Pemerintah dapat mengambil langkah strategis dengan meluncurkan program beasiswa berskala besar untuk mendukung para guru melanjutkan pendidikan hingga jenjang Master.

Sebagai inspirasi, sebuah lembaga pendidikan swasta di bawah Perkumpulan Strada di Jakarta telah menetapkan target terukur dalam rencana strategis 2024-2034, yaitu berencana memiliki pendidik sebanyak 400 Master dan 10 Doktor dalam bidang pendidikan dan manajemen sekolah.

Hingga tahun 2025 awal, lembaga ini telah berhasil memiliki 100 pendidik bergelar Master, dan 100 lebih guru lainnya sedang menempuh studi S-2 & S-3 di berbagai perguruan tinggi.

Jika pemerintah menetapkan target nasional untuk mendukung 100.000 guru setiap tahun meraih gelar Master – dengan masa studi dua tahun, maka dalam tujuh tahun Indonesia akan memiliki 500.000 guru yang lebih kompeten.

Dengan estimasi biaya pendidikan sebesar Rp 80 juta per guru hingga lulus di universitas dalam negeri, anggaran yang diperlukan sekitar Rp 8 triliun per angkatan -- angka yang terbilang kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp 600 triliun pada 2024.

Program tersebut perlu dirancang dengan baik, dimulai dari pemetaan kebutuhan guru di setiap wilayah. Pemerintah perlu membuka pendaftaran beasiswa bagi guru yang berminat melanjutkan studi, melakukan seleksi ketat guna memastikan kualitas kandidat, dan menyediakan tempat studi di universitas-universitas terdekat agar para guru tetap dapat mengajar sambil kuliah.

Untuk guru-guru yang ditempatkan di wilayah jauh, beasiswa dapat dirancang khusus mendukung studi penuh waktu tanpa kewajiban mengajar selama masa pendidikan.

Agar program ini berjalan efektif, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi guru-guru yang berhasil menyelesaikan studi mereka. Insentif tersebut dapat berupa kenaikan pangkat dan golongan, penghargaan khusus, serta penugasan dengan tanggung jawab lebih besar dalam sistem pendidikan.

Selain itu, pemerintah sepatutnya memantau kinerja guru lulusan Master untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh benar-benar diterapkan di kelas.

Ilustrasi, bagaimana memantau dan memberikan masukan bernilai bagi pendidik profesional, sumber: Pexels.

Langkah yang demikian juga perlu diiringi dengan reformasi sistem evaluasi guru yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu memastikan bahwa guru yang mendapatkan beasiswa dan penghargaan benar-benar memiliki dampak positif terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, investasi yang dilakukan tidak sia-sia.

Universitas-universitas di Indonesia memiliki peran penting dalam program peningkatan kualitas guru. Pemerintah perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program pendidikan lanjutan berkualitas bagi para guru.

Program yang demikian perlu dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan praktis di lapangan, termasuk memperkuat kemampuan pedagogi, penguasaan materi ajar, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Universitas juga dapat berperan sebagai mitra dalam memantau dan mengevaluasi dampak program pendidikan lanjutan ini. Dengan melibatkan universitas dalam proses ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sebagai catan akhir, rendahnya hasil UKG menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih jauh dari ideal. Padahal, peran guru sangat penting dalam membentuk generasi muda kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah seharusnya segera mengambil langkah-langkah konkret, termasuk membuka program beasiswa besar-besaran bagi pendidikan lanjutan bagi guru, memberikan insentif bagi guru lulusan Master, serta menjalin kolaborasi erat dengan universitas.

Dengan investasi yang tepat, kita dapat menghasilkan ekosistem pendidikan lebih baik, lulusan mandiri dan kompeten, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius pada peningkatan kualitas guru sebagai garda terdepan dalam menghasilkan pendidikan berkualitas.