Negara Maju: Negara Merdeka yang Mengutamakan Guru

Freepik.com

Seberapa jauh sebuah negara bisa melompat ke depan sangat ditentukan oleh satu faktor penting yaitu kualitas guru. Riset selama dua dekade yang dilakukan di banyak negara menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan, anggaran dan kurikulum tak bisa berbuat banyak jika tidak diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar yang berkualitas, dan kecakapan guru menjadi kuncinya.

Seperti yang sering dikutip dari laporan McKinsey, “kualitas suatu sistem pendidikan tidak dapat melampaui kualitas para gurunya.”

Mengapa Kualitas Guru Sangat Penting?

OECD menyebut pengajaran dan kualitas instruktur sebagai faktor paling penting pada sebuah sekolah untuk hasil belajar yang baik. Maka menciptakan dan mempertahankan guru yang berkualitas harus menjadi prioritas kebijakan.

Produk sekolah juga berdampak pada ekonomi sebuah negara. Eric Hanushek, ahli ekonomi Amerika, menunjukkan bahwa peningkatan mutu guru, yang diukur dari dampak pada capaian belajar muridnya, memiliki nilai ekonomi yang besar. Ketika keterampilan dasar penduduk naik, maka pertumbuhan PDB jangka panjang terdongkrak secara signifikan. Sehingga, anggaran pada kualitas pengajaran bukanlah beban, ini adalah sebuah investasi pembangunan dengan pengembalian keuntungan yang tinggi.

Guru adalah agen perubahan. Mereka bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan daya saing generasi mendatang. UNESCO dalam laporannya menyebutkan, investasi pada peningkatan kualitas guru memberi dampak berlipat terhadap pembangunan manusia dibandingkan dengan anggaran belanja pendidikan lainnya.

Apa yang Pemerintah Lakukan?

Mulai tahun 2025 ini pemerintah mewajibkan semua guru memiliki sertifikat pendidik (serdik) sebagai syarat mengajar. Target sertifikasi ditetapkan untuk hampir 2 juta guru, sementara 806 ribu guru disiapkan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini bertujuan memastikan standar kompetensi minimal.

Dari sisi kesejahteraan, tunjangan sertifikasi guru meningkat dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Penyaluran kini dilakukan langsung dari pusat ke rekening guru tanpa perantara daerah. Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga diberi fleksibilitas mengajar di sekolah swasta.

Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan pelatihan berkelanjutan, misalnya pelatihan upskilling dan reskilling untuk 65 ribu guru vokasi. Langkah ini dianggap penting, mengingat perkembangan teknologi seperti AI dan otomasi menuntut kurikulum yang adaptif.

Namun, tantangan masih besar. Kebijakan pemerintah masih harus diawasi dan dievaluasi pada tataran realisasi. Anggaran untuk tenaga pendidik pun masih dirasa belum proporsional dengan jumlah guru dan kualitas yang dituntut. Gaji guru honorer di banyak daerah sangat rendah, bahkan ada yang hanya Rp 250 ribu per bulan. Ketidakstabilan kurikulum juga membuat guru sulit untuk beradaptasi.

Berkaca dengan Negara Tetangga

Di Singapura, profesi guru ditempatkan pada posisi yang sangat prestisius. Hanya 30% lulusan terbaik universitas yang berkesempatan menjadi guru, dan setiap tahun mereka diwajibkan mengikuti pelatihan minimal 100 jam. Jalur karier juga jelas, mulai dari master teacher hingga kepala sekolah, dengan gaji pemula yang setara insinyur baru, yakni SGD 3.500–4.000 (Rp 40–45 juta). Hal ini membuat guru dihargai sejajar dengan profesi bergengsi lain.

Malaysia menempuh pendekatan berbeda dengan memperkuat tunjangan serta mendorong digitalisasi dalam pengembangan profesional. Rata-rata gaji guru sekolah menengah di sana mencapai RM 3.000–4.000 (Rp 10–13 juta). Program “Guru Cemerlang” menjadi insentif tambahan bagi mereka yang berprestasi, disertai penghargaan dan kenaikan gaji signifikan.

Thailand agak mirip dengan Indonesia, masih bergulat dengan kesenjangan, terutama di wilayah terpencil. Pemerintah memberikan subsidi tambahan serta memperluas beasiswa calon guru untuk mengatasi masalah distribusi tenaga pendidik, dengan rata-rata gaji guru sekolah dasar sekitar THB 25.000 (Rp 11 juta).

Indonesia dikatakan masih tertinggal. Guru ASN mendapat penghasilan cukup stabil walaupun masih di bawah standar gaji negara-negara di atas, belum lagi jutaan guru honorer dan nonformal yang masih berjuang dengan gaji yang sangat rendah. Upaya reformasi kesejahteraan melalui kenaikan tunjangan sudah mulai dilakukan, walaupun belum merata secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian serius terhadap kualitas dan kesejahteraan guru masih menjadi PR besar bangsa kita.

Investasi pada kualitas guru adalah strategi pembangunan, bukan sekadar kebijakan sektor pendidikan. Ketika negara serius membangun profesi guru melalui seleksi, pelatihan, mentoring, karier dan apresiasi sosial yang tepat, maka hasil belajar meningkat dan manfaat ekonominya berlipat.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi serangkaian kebijakan penting. Adanya peningkatan tunjangan, sertifikasi, pelatihan serta regulasi karier guru. Ini mencerminkan pengakuan bahwa guru adalah fondasi pendidikan, ini sejalan dengan perspektif McKinsey, OECD, dan para pakar dunia.

Namun apakah pemerintah sudah cukup serius? Apakah investasi pada bidang teknologi dan infrastruktur sudah dianggap sebanding dengan peningkatan kualitas guru? Yang terbaru, tentang anggaran program MBG (makan bergizi gratis) yang dicanangkan akan menghabiskan 44% dari anggaran pendidikan di tahun 2026, apakah ini wujud sebuah keseriusan yang dirasa cukup? Sementara alokasi untuk tenaga pendidik tak lebih dari setengah anggaran MBG.

Padahal PR bidang pendidikan kita masih banyak.

"At-thariqah ahammu minal maddah, wal mudarris ahammu minat thariqah, wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi".

Metode (pembelajaran) lebih penting daripada materi (kurikulum), guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri.

Kutipan yang sering disandarkan dari KH. Imam Zarkasyi, salah satu pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor