Menjaga Integritas KPPN Watampone: Kunci Mempertahankan Predikat WBK dan WBBM

Dalam era reformasi birokrasi, integritas dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bukti komitmen terhadap tata kelola yang baik. Namun, untuk mempertahankan predikat ini bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan penguatan integritas pegawai dan sistem pengawasan yang ketat agar standar tinggi yang telah dicapai tetap terjaga.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone

Zona Integritas: Pilar Utama Reformasi Birokrasi

Zona Integritas (ZI) adalah konsep yang menegaskan komitmen instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. KPPN Watampone telah melalui serangkaian tahapan pembangunan ZI, yang meliputi pencanangan ZI, penetapan unit kerja, serta implementasi berbagai kebijakan dan strategi pengawasan. Salah satu langkah penting dalam pembangunan ZI adalah membangun budaya kerja yang berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Strategi Penguatan Integritas Pegawai

Agar predikat WBK dan WBBM tetap terjaga, KPPN Watampone menerapkan berbagai strategi penguatan integritas pegawai, antara lain:

1. Komitmen Pimpinan dan Pegawai – Kepemimpinan yang kuat dan keteladanan dari pimpinan menjadi faktor kunci dalam menciptakan budaya kerja yang berintegritas.

2. Pengawasan Ketat – Implementasi sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

3. Survei Kepuasan Publik – Pelaksanaan survei pelayanan publik dan persepsi anti korupsi sebagai bentuk evaluasi kinerja secara berkala.

4. Inovasi Pelayanan Publik – Menciptakan berbagai inovasi dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan pencegahan korupsi.

5. Strategi Komunikasi – Penguatan komunikasi publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KPPN Watampone.

Penerapan Pengawasan Berjenjang

Dalam menjaga predikat WBK dan WBBM, KPPN Watampone menerapkan sistem pengawasan berjenjang yang mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Pengendalian Gratifikasi – Melalui kampanye publik tentang larangan gratifikasi serta mekanisme pelaporan yang transparan.

2. Whistle Blowing System (WBS) – Penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan pegawai atau masyarakat melaporkan indikasi korupsi secara aman dan rahasia.

3. Penanganan Benturan Kepentingan – Identifikasi dan mitigasi benturan kepentingan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan integritas instansi.

4. Laporan Harta Kekayaan – Meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk pejabat negara dan pengelola keuangan dana APBN dan Laporan Harta Kekayaan (LHK) untuk sebagai pegawai yang bukan pejabat negara dan pengelola keuangan.

Mempertahankan predikat WBK dan WBBM bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi merupakan komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Dengan penguatan integritas pegawai, pengawasan yang ketat, serta inovasi dalam pelayanan publik, KPPN Watampone dapat terus menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Hanya dengan menjaga integritas, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terus meningkat.