Strategi Optimalisasi Dana Transfer untuk Pembangunan Berkelanjutan

Ketika mendengar istilah pembangunan berkelanjutan, mungkin yang terlintas di benak sebagian besar masyarakat adalah proyek-proyek besar bertema lingkungan atau teknologi mutakhir yang hanya bisa diwujudkan oleh negara maju. Namun, sesungguhnya pembangunan berkelanjutan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil di daerah, dan salah satu sumber daya penting yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan ini adalah Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Benny Eko Supriyanto - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone

Dana transfer merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD bukan hanya soal membiayai kebutuhan dasar seperti gaji pegawai atau infrastruktur, tetapi juga bisa menjadi alat strategis untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan—asalkan dikelola dengan bijak.

Mengenal Dana Transfer dan Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan

Dana transfer meliputi berbagai jenis dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa. Semuanya memiliki fungsi berbeda, namun dengan visi yang sama: mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Sementara itu, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Mengintegrasikan ketiga aspek ini dalam pengelolaan TKD adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah daerah.

Mengapa Optimalisasi Dana Transfer Penting?

Masih banyak daerah yang menggunakan dana transfer hanya untuk membiayai kebutuhan operasional tanpa strategi jangka panjang. Padahal, dengan pendekatan yang lebih visioner, dana transfer bisa menjadi katalisator transformasi daerah menjadi lebih tangguh terhadap perubahan iklim, lebih inklusif secara sosial, dan lebih kuat secara ekonomi.

Oleh karena itu, berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan TKD dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

1. Mengarahkan Dana ke Proyek-Proyek Hijau (Green Projects)

Salah satu langkah paling konkret adalah mendorong penggunaan TKD untuk proyek-proyek yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pembangunan taman kota, reboisasi lahan kritis, serta pemanfaatan energi terbarukan.

Contohnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bisa digunakan untuk membangun sistem pengelolaan air limbah domestik yang ramah lingkungan atau menyediakan panel surya untuk penerangan di desa-desa terpencil. Dengan begitu, selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, daerah juga turut berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

2. Mendorong Inovasi di Sektor Pertanian Berkelanjutan

Sebagian besar wilayah Indonesia masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan Dana Transfer, terutama Dana Desa dan DAK, untuk mendorong pertanian berkelanjutan—misalnya dengan mendukung pertanian organik, pelatihan teknologi pertanian ramah lingkungan, atau membantu petani beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Langkah ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan daerah dan membuka peluang ekspor hasil tani ramah lingkungan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Literasi Pembangunan Berkelanjutan

Strategi jangka panjang yang sering terlewatkan adalah investasi pada kapasitas manusia. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan sebagian TKD untuk pelatihan aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, hingga masyarakat tentang konsep dan praktik pembangunan berkelanjutan.

Semakin banyak orang paham tentang pentingnya pembangunan hijau, maka akan semakin besar pula peluang terciptanya program-program inovatif yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

4. Perencanaan Anggaran Berbasis Lingkungan dan Partisipatif

Daerah dapat menyusun perencanaan penggunaan TKD secara lebih transparan dan inklusif dengan melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah atau sistem e-planning. Dalam proses ini, indikator keberlanjutan bisa dijadikan salah satu parameter utama dalam menyetujui proyek pembangunan.

Sebagai contoh, pembangunan jalan desa sebaiknya tidak hanya dilihat dari aspek konektivitas, tetapi juga dampaknya terhadap ekosistem sekitar. Apakah jalan itu membelah hutan lindung? Apakah membuka akses untuk praktik tambang ilegal? Inilah pentingnya pendekatan yang berbasis lingkungan sejak tahap perencanaan.

5. Mengadopsi Prinsip Ekonomi Sirkular dan UMKM Hijau

TKD juga bisa diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular, yakni sistem ekonomi yang mengutamakan penggunaan kembali, daur ulang, dan pengurangan limbah. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi UMKM untuk beralih ke praktik bisnis ramah lingkungan, seperti produksi kemasan ramah lingkungan, penggunaan bahan baku daur ulang, atau teknologi produksi rendah emisi.

Selain membantu menciptakan lapangan kerja, langkah ini juga memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang semakin sadar akan keberlanjutan.

Tantangan dan Peluang

Tentunya, mengoptimalkan TKD untuk pembangunan berkelanjutan bukan tanpa tantangan. Di antaranya adalah:

a. Kurangnya integrasi antara perencanaan pusat dan daerah

b. Rendahnya kapasitas teknis perencana anggaran di daerah

c. Minimnya data lingkungan yang memadai sebagai dasar kebijakan

Namun, di balik tantangan itu, ada peluang besar. Pemerintah pusat kini semakin mendorong penguatan APBN yang berkelanjutan, termasuk melalui indikator kinerja dalam penyaluran TKD. Selain itu, masyarakat juga makin kritis dan mendorong transparansi dalam penggunaan dana publik.

Perubahan Dimulai dari Daerah

Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon internasional atau tanggung jawab pemerintah pusat. Justru perubahan sejati seringkali dimulai dari tingkat paling dekat dengan rakyat—yaitu daerah. Dana Transfer ke Daerah adalah sumber daya strategis yang jika dikelola dengan baik, dapat menjadi pondasi untuk menciptakan masa depan yang hijau, adil, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sudah saatnya kita melihat TKD bukan hanya sebagai dana yang harus dihabiskan, tetapi sebagai investasi jangka panjang menuju pembangunan yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga lestari secara lingkungan dan inklusif secara sosial.

Masyarakat pun berperan penting. Dengan memahami fungsi dana transfer, kita bisa ikut mengawasi, mendorong, dan mengapresiasi kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan.

Karena pada akhirnya, APBN bukan sekadar angka-angka, melainkan cerminan masa depan bangsa. Dan masa depan itu, mulai dibentuk dari hari ini—di tiap desa, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia.