Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah

Setiap tahun, triliunan rupiah dari pemerintah pusat mengalir ke daerah dalam bentuk Dana Transfer Daerah (DTD). Tujuannya jelas: membantu daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada satu pertanyaan besar yang terus mengemuka—apakah pengelolaan dana ini sudah transparan dan akuntabel?

Benny Eko Supriyanto - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone

Kita semua sepakat bahwa dana publik harus digunakan dengan benar, tapi kenyataannya, masih banyak laporan tentang penyelewengan, penggunaan yang tidak tepat sasaran, atau bahkan dana yang "menguap" entah ke mana. Lalu, di mana letak permasalahannya, dan bagaimana cara memperbaikinya?

Mengapa Transparansi Itu Penting?

Dalam dunia keuangan publik, transparansi bukan sekadar formalitas. Transparansi adalah kunci agar masyarakat tahu ke mana uang mereka digunakan. Idealnya, masyarakat bisa dengan mudah mengakses laporan anggaran daerah, memahami alokasi dana, dan mengawasi proyek-proyek yang dibiayai oleh DTD.

Tapi faktanya? Banyak daerah masih tertutup soal anggaran mereka. Laporan keuangan sulit diakses, informasi penggunaan dana tidak tersedia secara real-time, dan masyarakat sering kali tidak tahu apakah proyek yang dijanjikan benar-benar berjalan atau hanya sekadar wacana di atas kertas.

Ketika transparansi tidak ada, yang terjadi adalah ketidakpercayaan publik. Masyarakat curiga, muncul isu korupsi, dan pemerintah daerah kesulitan mendapatkan dukungan dari warganya.

Akuntabilitas: Siapa Bertanggung Jawab?

Transparansi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah akuntabilitas—siapa yang bertanggung jawab jika ada masalah? Jika dana tidak digunakan dengan benar, siapa yang harus menjelaskan? Jika ada proyek mangkrak, siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban?

Masalahnya, di banyak daerah, mekanisme akuntabilitas ini masih lemah. Sistem pelaporan keuangan sering kali tidak detail, audit dilakukan hanya sebagai formalitas, dan sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan dana tidak selalu tegas. Ini menyebabkan banyak kasus penyelewengan dana yang tidak pernah benar-benar diselesaikan.

Tantangan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

1. Kurangnya Akses Informasi

Banyak daerah masih belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang terbuka untuk publik. Bahkan ketika ada laporan keuangan, bahasanya sering terlalu teknis sehingga sulit dipahami masyarakat umum.

2. Pengawasan yang Lemah

Badan pemeriksa seperti BPK dan inspektorat daerah memang melakukan audit, tetapi tidak selalu efektif. Kadang, pelanggaran terdeteksi, tapi tindak lanjutnya lambat atau tidak ada sama sekali.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak punya peran dalam mengawasi anggaran daerah. Padahal, jika ada keterlibatan aktif dari publik, potensi penyalahgunaan bisa ditekan.

4. Budaya Birokrasi yang Tertutup

Masih ada mentalitas di sebagian birokrasi yang menganggap bahwa informasi anggaran adalah "rahasia internal". Ini bertentangan dengan semangat keterbukaan yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan dana publik.

Solusi untuk Pengelolaan Dana yang Lebih Baik

1. Membangun Sistem Digital yang Terbuka

Semua laporan keuangan daerah seharusnya bisa diakses oleh publik melalui platform digital yang mudah digunakan. Dengan begitu, masyarakat bisa langsung melihat ke mana saja uang negara digunakan.

2. Penguatan Pengawasan dan Sanksi

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kasus penyalahgunaan dana ditindak dengan tegas. Tidak boleh ada kompromi bagi mereka yang menyalahgunakan uang rakyat.

3. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah perlu aktif melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Misalnya, dengan membuat forum diskusi, polling online, atau membuka ruang bagi warga untuk melaporkan dugaan penyimpangan.

4. Mengubah Budaya Birokrasi

Transparansi harus menjadi bagian dari budaya kerja di setiap instansi pemerintah daerah. Setiap pejabat harus memahami bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon dalam pengelolaan Dana Transfer Daerah. Keduanya adalah prinsip dasar agar dana yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa transparansi, dana bisa disalahgunakan. Tanpa akuntabilitas, tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban saat terjadi masalah.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola dana publik. Masyarakat juga perlu lebih aktif dalam mengawasi anggaran yang digunakan. Jika transparansi dan akuntabilitas bisa ditegakkan, dana transfer daerah tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi alat untuk membangun negeri.