5 Dampak dari APBD terhadap Perekonomian di Suatu Daerah
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSelain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah juga mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan mengalokasikan dana melalui APBD, diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
Untuk mengetahui dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah, simak penjelasan lengkapnya dalam uraian artikel Berita Bisnis di bawah ini.
Sekilas tentang APBD
Berdasarkan Permendagri No 21 Tahun 2011, APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah.
Disadur dari buku Membuka Cakrawala Ekonomi terbitan PT Grafindo Media Pratama, APBD merupakan suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam suatu periode tertentu.
Baca juga: Apa Nama Dana yang Dialokasikan dalam APBN untuk Daerah? Ini Jawabannya
Menurut Ateng Syafruddin yang dikutip dari laman Kementerian Keuangan, fungsi dan kedudukan APBD, yaitu sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan untuk masa tertentu (satu tahun anggaran).
Landasan hukum APBD termaktub dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dampak dari APBD Terhadap Perekonomian di Suatu Daerah
Seperti APBN, keberadaan APBD juga berpengaruh besar terhadap perekonomian. Merangkum Buku Siswa EKONOMI Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Untuk Siswa SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013 karya Basuki Darsono, dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah adalah sebagai berikut:
1. APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah
Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat.
2. APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian
Jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian.
Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan.
3. APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah
Sebagai contoh, dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet.
Semua kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
4. APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan
Apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu. Misalnya seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain, atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain.
5. APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan
Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet.
Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan masyarakat diharapkan lebih merata.
(NDA)
Frequently Asked Question Section
Apa yang dimaksud dengan APBD?
Apa yang dimaksud dengan APBD?
Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah.
Struktur APBD apa saja?
Struktur APBD apa saja?
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam suatu periode tertentu.
Apa landasan hukum APBD?
Apa landasan hukum APBD?
Landasan hukum APBD termaktub dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).