5 Negara yang Menganut Sistem Ekonomi Komando

Ilustrasi negara yang menganut sistem ekonomi komando. Foto: Pexels

Ekonomi komando adalah jenis sistem ekonomi ketika pemerintah memiliki kontrol penuh atas segala aspek ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan harga barang serta jasa.

Dalam sistem ini, keputusan-keputusan ekonomi utama seperti apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, ditentukan oleh pemerintah pusat.

Beberapa negara masih menerapkan sistem ekonomi komando hingga saat ini, meski tak sebanyak pada era Perang Dingin. Apa saja negara yang menganut sistem ekonomi komando? Berikut jawabannya.

Negara yang Menganut Sistem Ekonomi Komando

Ilustrasi negara yang menganut sistem ekonomi komando. Foto: Unsplash

Mengutip buku IPS Terpadu: Jilid 2B yang ditulis oleh Sri Pujiastuti dan sumber lainnya, berikut beberapa negara yang menganut sistem ekonomi komando.

1. Korea Utara

Korea Utara adalah contoh paling terkenal dari negara yang menganut sistem ekonomi komando secara ketat. Pemerintah mengendalikan seluruh sektor ekonomi, termasuk industri berat, pertanian, dan jasa.

Dalam sistem ini, segala aktivitas ekonomi diatur melalui rencana lima tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Individu atau swasta memiliki sedikit atau bahkan tidak ada ruang untuk beroperasi dalam ekonomi ini.

2. Kuba

Kuba, sejak revolusi 1959 juga mengadopsi sistem ekonomi komando. Pemerintah memiliki kontrol penuh atas semua sektor penting, termasuk kesehatan, pendidikan, dan industri pertanian.

Meskipun Kuba mulai membuka beberapa sektor ekonominya terhadap investasi asing dan swasta dalam beberapa tahun terakhir, elemen-elemen dari ekonomi komando masih sangat kuat.

3. Vietnam (Sebelum Reformasi Doi Moi 1986)

Eeng Ahman dan Epi Indriani menerangkan dalam bukunya yang bertajuk Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi, Vietnam juga menganut sistem ekonomi komando, terutama setelah perang Vietnam berakhir pada 1975.

Namun, pada 1986, Negeri Naga Biru ini mulai melaksanakan reformasi ekonomi yang dikenal dengan Doi Moi. Hal ini membuka negara tersebut pada prinsip ekonomi pasar sambil tetap mempertahankan beberapa elemen komando.

4. Uni Soviet (1922—1991)

Uni Soviet adalah salah satu negara terbesar yang pernah menerapkan sistem ekonomi komando. Di bawah pemerintahan komunis, ekonomi Uni Soviet sepenuhnya diatur negara dengan rencana lima tahunan yang menentukan produksi dan distribusi barang.

Sistem ini runtuh ketika Uni Soviet bubar pada 1991 dan banyak negara bekas Uni Soviet sekarang menganut ekonomi pasar.

5. Jerman Timur (1949—1990)

Jerman Timur, atau Republik Demokratik Jerman, menerapkan sistem ekonomi komando sebelum reunifikasi dengan Jerman Barat pada 1990. Pemerintah mengendalikan seluruh aspek ekonomi, dan keputusan ekonomi dibuat berdasarkan rencana pusat.

Baca Juga: Pengertian Sistem Ekonomi Komando, Kelebihan dan Kekurangannya

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando

Ilustrasi sistem ekonomi komando. Foto: Unsplash

Sistem ekonomi komando memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar bebas atau campuran, yaitu:

1. Kepemilikan Negara

Seluruh faktor produksi, termasuk tanah, sumber daya alam, dan alat produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Individu atau swasta tidak memiliki kendali atau kepemilikan atas perusahaan atau sumber daya ekonomi.

2. Pengendalian Harga

Pemerintah menetapkan harga barang dan jasa untuk memastikan stabilitas dan keadilan dalam distribusi barang ke masyarakat. Tak ada mekanisme pasar bebas yang mengatur harga berdasarkan penawaran dan permintaan.

3. Rencana Terpusat

Semua keputusan ekonomi diatur melalui rencana ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Rencana ini biasanya bersifat jangka panjang dan mencakup produksi barang, distribusi sumber daya, serta alokasi tenaga kerja.

4. Keterbatasan Kebebasan Individu

Karena pemerintah yang menentukan apa yang akan diproduksi dan bagaimana caranya, individu tidak memiliki banyak kebebasan untuk membuka usaha sendiri atau melakukan inovasi tanpa izin dari pemerintah.

(NDA)