Apa Itu CLARITY Act? Kenali Tujuan dan Isi Aturannya
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarCLARITY Act kini tengah menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi kripto di Amerika Serikat. Rancangan undang-undang tersebut kembali mendapat sorotan setelah Senat AS gagal memajukannya karena tidak memperoleh cukup suara dalam voting prosedural.
Lantas, apa itu CLARITY Act? Digital Asset Market Clarity Act atau yang dikenal dengan CLARITY Act merupakan rancangan undang-undang yang bertujuan membentuk kerangka regulasi yang lebih luas bagi pasar aset digital AS. Aturan ini turut membahas klasifikasi aset serta pembagian kewenangan lembaga yang mengawasi sektor kripto.
Penerapan aturan ini nantinya dapat berdampak pada pengguna kripto melalui kepastian regulasi yang lebih jelas. Kehadirannya juga diarahkan untuk menciptakan stabilitas bagi industri kripto di AS.
Apa Itu CLARITY Act?
CLARITY Act merupakan rancangan undang-undang Amerika Serikat yang disusun untuk memberikan aturan lebih jelas bagi mata uang kripto serta aset digital. Cakupannya meliputi klasifikasi aset hingga pembagian peran regulator seperti seperti U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dan U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Dikutip dari laman Binance, RUU ini pertama kali diperkenalkan pada Mei 2025 oleh Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS (House Financial Services Committee) French Hill bersama Ketua Komite Pertanian DPR AS (House Agriculture Committee) G.T. Thompson.
Rancangan tersebut kemudian disahkan DPR AS pada 17 Juli 2025 melalui pemungutan suara bipartisan dengan hasil 294 suara mendukung berbanding 134 suara menolak.
Namun, perjalanan CLARITY Act terhenti di Senat AS pada 15 September 2026 setelah rancangan tersebut tidak memperoleh cukup suara untuk melewati hambatan prosedural. Dalam voting tersebut, 49 suara mendukung, sedangkan 50 suara menolak.
Tujuan CLARITY Act
Secara umum, CLARITY Act dirancang untuk mengurangi ketidakpastian regulasi, memperkuat perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum bagi industri aset digital.
Bagi pengguna kripto, sejumlah dampak yang berpotensi muncul dari penerapan aturan ini mencakup:
Kejelasan mengenai bursa kripto: Aturan yang lebih terperinci mengenai platform yang dapat beroperasi secara legal di AS dapat membantu pengguna mengenali bursa yang memenuhi ketentuan regulator.
Perlindungan konsumen: Ketentuan mengenai penyimpanan aset (custody) serta pengungkapan informasi dapat memberikan standar perlindungan yang lebih jelas bagi pengguna.
Pelaporan pajak: Perluasan ketentuan pelaporan melalui formulir 1099-DA dapat membuat lebih banyak aktivitas aset digital dilaporkan kepada Internal Revenue Service (IRS).
Partisipasi institusional: Kepastian regulasi berpotensi mendorong keterlibatan lebih banyak institusi dalam pasar aset digital. Namun, perkembangan likuiditas tetap dipengaruhi oleh kondisi pasar.
Apa yang Diatur dalam CLARITY Act?
CLARITY Act dirancang untuk membentuk kerangka hukum yang lebih jelas bagi industri aset digital. Berikut sejumlah hal yang menjadi bagian dari rancangan aturan tersebut.
1. Pembagian Wewenang Regulator
RUU ini membagi kewenangan pengawasan berdasarkan jenis aset serta aktivitas yang dilakukan. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) memperoleh peran dalam mengawasi komoditas digital, sementara Securities and Exchange Commission (SEC) memiliki kewenangan terhadap sekuritas.
2. Pendaftaran Bursa
Bursa, pialang, serta kustodian yang memperdagangkan komoditas digital diwajibkan memenuhi ketentuan pendaftaran kepada CFTC. Dengan demikian, pelaku usaha tersebut berada dalam pengawasan pemerintah federal serta harus memenuhi sejumlah kewajiban.
3. Protokol Keuangan Terdesentralisasi (DeFi)
CLARITY Act turut mengatur aktivitas yang berkaitan dengan decentralized finance (DeFi). Ketentuannya berupaya membedakan pengembangan perangkat lunak yang sah dari aktivitas yang melanggar hukum.
Rancangan ini juga memperjelas kewajiban terkait sanksi serta menetapkan standar manajemen risiko bagi perantara aset digital terpusat yang berinteraksi dengan protokol DeFi. Sementara itu, terdapat ketentuan khusus bagi perantara yang tidak sepenuhnya terdesentralisasi.
4. Kewajiban AML dan KYC
Bursa serta perantara aset digital yang terdaftar akan menghadapi kewajiban terkait Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC). Ketentuannya mencakup program uji tuntas pelanggan (customer due diligence), pelaporan aktivitas mencurigakan, serta audit independen.
5. Pelaporan Pajak
RUU ini berkaitan dengan ketentuan perpajakan aset digital. RUU ini memperluas definisi pialang (broker) dalam pelaporan pajak. Perubahan tersebut memungkinkan lebih banyak transaksi aset digital masuk dalam mekanisme pelaporan kepada otoritas pajak.
6. Sistem Klasifikasi Aset
Rancangan aturan ini berupaya memberikan klasifikasi yang lebih jelas mengenai karakteristik aset digital berdasarkan kategori regulasinya, seperti komoditas digital, sekuritas, dan stablecoin.
Baca Juga: Prediksi Harga Emas Akhir Tahun 2026 yang Dapat Dicermati
(SA)