Apa Tugas Pengendalian Moneter dari Bank Sentral? Ini Penjelasannya

Berita Bisnis
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
Konten dari Pengguna
8 Juni 2023 12:49 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi bank sentral. Foto: manajemen.uma.ac.id
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi bank sentral. Foto: manajemen.uma.ac.id
ADVERTISEMENT
Kebijakan moneter merupakan salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan oleh bank sentral. Tugas pengendalian moneter dari bank sentral dimaksudkan untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara.
ADVERTISEMENT
Di Indonesia, lembaga yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Indonesia (BI). Hal ini didasari pada Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
Peraturan tersebut menetapkan bahwa tujuan kebijakan moneter yang dilaksanakan Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Semua itu dilakukan Bank Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berkelanjutan. Agar semakin paham dengan kebijakan moneter Bank Indonesia, simak ulasan di bawah ini hingga tuntas.

Pengertian dan Tujuan Kebijakan Moneter

Ilustrasi bank sentral. Foto: Unsplash
Merujuk laman resmi Bank Indonesia, kebijakan moneter diartikan sebagai kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) dan atau sukuk bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro.
ADVERTISEMENT
Sementara menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar dan atau suku bunga.
Perry Warjiyo dan Solikin turut menjelaskan dalam buku Kebijakan Moneter di Indonesia, kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.
Dalam hal ini, besaran moneter (monetary aggregates) antara lain dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan. Pada umumnya, kebijakan moneter dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor fundamental ekonomi lainnya.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Tujuan dasar dari kebijakan moneter, yaitu untuk menentukan berapa banyak uang yang harus beredar dalam perekonomian.

Kerangka Kebijakan Moneter

Ilustrasi bank sentral. Foto: Pixabay
Kerangka kebijakan moneter meliputi strategi kebijakan moneter dan implementasi kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia adalah Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara resmi sejak 1 Juli 2005.
Mengutip laman resmi bi.go.id, ITF merupakan suatu kerangka kerja (framework) kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan serta diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral.
ADVERTISEMENT
ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia- IndONIA (Indonesia Overnight Index Average) sebagai sasaran operasional.
Dengan menetapkan sasaran inflasi yang eksplisit dan diumumkan secara transparan, Bank Indonesia memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan publik.
Selain itu, dengan menerapkan kerangka kerja yang konsisten dan transparan, Bank Indonesia juga meningkatkan akuntabilitasnya dalam menjalankan kebijakan moneter.
(NDA)