Biaya Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026, Cek Ketentuannya

Ilustrasi membahas biaya pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026. Foto: Pexels

Memahami biaya pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 atau Sekdin menjadi salah satu langkah krusial yang perlu dilakukan oleh calon pelamar. Pasalnya, setiap instansi dapat menetapkan ketentuan dan mekanisme pembayaran yang berbeda-beda.

Mengetahui rincian biaya ini sangat penting agar calon pendaftar dapat mempersiapkan alokasi dana secara matang. Selain itu, mencermati besaran tarif juga akan meminimalkan risiko kegagalan administrasi akibat kendala teknis transaksi saat proses pendaftaran.

Biaya Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026

Ilustrasi memahami biaya pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026. Foto: Pexels

Mengacu pada penjelasan Lapas Terbuka Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, di akun Instagram @lapaska_lomboktengah, Senin, 17 Agustus 2026, pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) di bawah kewenangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), tidak dikenakan biaya.

Namun, setiap pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi nantinya akan dikenakan biaya seleksi kompetensi dasar (SKD) sebesar Rp100.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan SKD dengan computer assisted test (CAT) oleh BKN.

Pembayaran SKD CAT tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Hukum (Kemenkum) Nomor SEK.2.KP.02.04-248 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026.

Akan tetapi, perlu dipahami bahwa setiap instansi dapat menetapkan ketentuan berbeda. Misalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mematok tarif pendaftaran Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) sebesar Rp75.000.

Biaya pendaftaran ini sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada BMKG. Oleh sebab itu, calon pelamar harus mengamati setiap ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi penyelenggara.

Contoh lainnya adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) yang membebankan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 per peserta. Informasi ini dapat dilihat pada laman resminya ptdisttd.ac.id/page/biaya-pendidikan.

Pendaftaran calon peserta dilakukan secara daring (online) melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Masa pembukaan registrasinya dimulai sejak 18 Agustus hingga 30 Agustus 2026.

Daftar Instansi yang Buka Seleksi Sekolah Kedinasan 2026

Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebanyak sembilan instansi menerima calon peserta Sekolah Kedinasan untuk periode 2026. Alokasi penerimaan kali ini mencapai 4.770 posisi.

Adapun daftar kementerian dan lembaga (K/L) yang menyelenggarakan seleksi Sekolah Kedinasan 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Seleksi penerimaan praja baru Kemendagri disalurkan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Bagi pendaftar yang memenuhi kriteria, tersedia daya tampung sebanyak 1.410 posisi.

2. Badan Pusat Statistik (BPS)

Proses rekrutmen mahasiswa baru BPS dilaksanakan melalui Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (STIS). Untuk mendukung kebutuhan tenaga data masa depan, BPS memfasilitasi kuota sebanyak 564 posisi bagi kandidat yang memenuhi persyaratan.

3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Penyelenggaraan penerimaan taruna-taruni BSSN dipusatkan di Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN). Pada 2026, kuota calon peserta didik yang dialokasikan BSSN berjumlah 50 posisi.

4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Kemenhub memberi peluang karier melalui jajaran akademi, politeknik, dan sekolah tinggi bidang transportasi di berbagai wilayah di Tanah Air. Keseluruhan daya tampung yang dipersiapkan Kemenhub periode ini mencapai 891 posisi.

Berikut daftar Sekolah Kedinasan di bawah Kemenhub yang membuka pendaftaran pada 2026:

Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD).
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun.
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal.
Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan (Poltektrans SDP) Palembang.
Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali.
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.
Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya.
PIP Semarang.
Poltekpel Sumatera Barat.
Poltekpel Banten.
Poltekpel Malahayati Aceh.
Poltekpel Sulawesi Utara.
Poltekpel Barombong.
Poltekpel Sorong.
Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug.
Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar.
Poltekbang Medan.
Poltekbang Surabaya.
Poltekbang Jayapura.
Poltekbang Palembang.

5. Badan Intelijen Negara (BIN)

Perekrutan calon anggota intelijen oleh BIN diselenggarakan melalui Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Sebanyak 100 posisi secara resmi disediakan BIN bagi kandidat yang berhasil menembus seluruh tahapan pengujian.

6. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kemenkeu memberi ruang bagi para lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat untuk berkuliah di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN). Jumlah kuota yang disiapkan oleh Kemenkeu mencapai 1.000 posisi.

7. BMKG

BMKG mengadakan penerimaan taruna-taruni baru melalui STMKG. Pada tahapan pendaftaran 2026, BMKG menetapkan alokasi sebanyak 130 posisi untuk diperebutkan peserta.

8. Kemenkum

Kemenkum menjaring calon taruna baru melalui Poltekpin. Instansi ini mengalokasikan kuota sebanyak 250 posisi bagi para pelamar yang dinyatakan memenuhi kualifikasi.

9. Kemenimipas

Kemenimipas membuka seleksi penerimaan peserta didik baru melalui Poltekimipas. Melalui tahapan rekrutmen Sekolah Kedinasan 2026, Kemenimipas mengalokasikan sebanyak 375 posisi untuk calon taruna-taruni yang lolos kriteria.

(MDP)