Dampak Positif dari Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru

Ilustrasi Dampak Positif dari Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru. Foto: Pexels.com/DoDo PHANTHAMALY

Dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintah orde baru salah satunya adalah Indonesia menjadi negara yang mencapai swasembada pangan, khususnya di sektor pertanian.

Untuk mengetahui dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintah orde baru lebih lanjut, simak pembahasan selengkapnya di artikel berikut.

Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru

Ilustrasi Dampak Positif dari Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru. Foto: Pexels.com/Pixabay

Mengutip skripsi Politik Ekonomi pada Masa Pemerintahan Seoharto Tahun 1969-1989 Perspektif Fikih Siyasah oleh Martaningrum, kebijakan perekonomian sangat dominan pada masa orde baru sehingga memengaruhi stabilitas ekonomi.

Pada masa itu, kebijakan ekonomi lebih menitikberatkan pada politik pembangunan yang meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama pembangunan di sektor ekonomi.

Dalam melakukan kebijakan politik-ekonomi, pemerintah orde baru membangun perekonomian negara melalui tahapan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Itu dilaksanakan semenjak awal Soeharto menjabat sebagai presiden.

Dampak Positif dari Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru

Ilustrasi Dampak Positif dari Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru. Foto: Pexels.com/Quang Nguyen Vinh

Merujuk artikel Dampak Kebijakan Perekonomian Era Orde Baru terhadap Pembangunan di Indonesia oleh Fareza, berikut dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintah orde baru:

1. Swasembada Beras

Sejak 1968 sampai 1992, produksi padi sangat meningkat. Karena itu, Indonesia mejadi negara yang mencapai swasembada pangan sejak 1984. Padahal sebelumnya Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia sejak 1970-an.

Meningkatknya ketersediaan pangan ini juga memiliki pengaruh sangat besar terhadap usaha pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Kesejahteraan Penduduk

Melalui kebijakan ekonomi pada masa orde baru, pemerintah mengurangi kemiskinan di Tanah Air. Strategi ini didahulukan dengan pembangunan pertanian disertai pemerataan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat.

Kebutuhan dasar ini meliputi penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, air bersih, perumahan sederhana, dan sebagainya.

Dengan diterapkan strategi ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari tahun ke tahun.

3. Masyarakat Tinggal Landas

Secara sederhana, negara tinggal landas adalah negara industri yang dapat berkembang karena negara tersebut menguasai dan mampu memanfaatkan teknologi modern.

Penguasaan dan pemanfaatan teknologi modern ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat. Selain itu, mampu menyediakan sumber daya manusia dalam jumlah maupun kualitas yang sesuai keperluan pembangunan nasional.

4. Meratanya Pelayanan Publik di Indonesia

Sejak permulaan pemerintahan orde baru di Indonesia, peranan birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik berkembang sangat pesat.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perumahan, dan perhubungan meningkat dari Rp414,3 miliar pada Pelita I menjadi Rp12.244,6 miliar dalam harga konstan pada Pelita IV 1969.

(MQ)