Dasar Hukum Pemberian Penghargaan kepada PNS, Apa Saja?

Ilustrasi pemberian penghargaan kepada PNS. Foto: Pexels

Penghargaan kepada PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Selain itu, hal ini juga diatur dalam Pasal 82-85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 231-237 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 disebutkan, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan kewajibannya secara luar biasa.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017. Simak informasi lengkapnya di bawah ini.

Golongan PNS yang Berhak Mendapatkan Penghargaan

Ilustrasi penghargaan untuk PNS. Foto: Pexels

Golongan PNS yang berhak mendapatkan penghargaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010, di antaranya:

Baca juga: UU ASN Disahkan, PNS Bisa Kerja di BUMN

Bentuk-bentuk Penghargaan PNS

Ilustrasi bentuk penghargaan PNS. Foto: Pexels

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010, berikut bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan kepada PNS apabila telah melakukan kewajibannya secara luar biasa:

Sementara itu, menurut Pasal 2-3 UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 231-232 PP Nomor 11 Tahun 2017, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa:

Dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010, pemberian penghargaan menurut peraturan ini dilakukan dengan upacara sederhana, di mana segenap pegawai yang bersangkutan hadir pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 menerangkan, hal-hal mengenai pelaksanaan peraturan ini yang belum ditentukan, maka ditetapkan oleh menteri yang diserahi urusan pegawai.

(NDA)