Martial Law: Definisi dan Kriteria Penetapannya

Ilustrasi martial law. Foto: Pexels

Martial law atau yang sering disebut sebagai darurat militer, merupakan langkah yang diambil hanya dalam situasi darurat besar. Keadaan ini biasanya hanya diberlakukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengancam suatu negara.

Meskipun langkah ini berguna untuk menjaga ketertiban dan keamanan, penerapan martial law harus dilakukan dengan hati-hati supaya tak melanggar hak dan kebebasan warga negara. Agar lebih memahaminya, artikel berikut akan membahas apa yang dimaksud dengan martial law dan praktik penerapannya.

Pengertian Martial Law

Ilustrasi martial law. Foto: Pexels

Martial law dapat dipahami sebagai hukum yang berlaku di saat negara dalam keadaan darurat. Ketika terjadi martial law atau darurat militer, hal ini memungkinkan otoritas militer untuk menggantikan atau mendampingi otoritas sipil dalam menjalankan pemerintahan.

Mengutip buku Hukum Tata Negara Indonesia karya Fajlurrahman Jurdi, keadaan darurat militer memiliki bahaya yang lebih besar daripada keadaan darurat sipil.

Penanganan darurat militer tak cukup dilakukan dengan operasi yang dikendalikan oleh pejabat sipil dan berdasarkan peraturan yang hanya berlaku dalam keadaan darurat sipil.

Jika tingkat ancaman bahaya dianggap lebih besar atau lebih serius dan dinilai tidak cukup ditangani menurut norma-norma keadaan darurat sipil, keadaan negara—baik untuk seluruh wilayah maupun hanya sebagian wilayah tertentu—dapat dinyatakan berada dalam keadaan darurat militer.

Pemberlakukan martial law memberikan kewenangan yang besar bagi otoritas militer untuk melakukan apa saja yang dinilai diperlukan untuk tujuan menulihkan keadaan menjadi normal kembali dan mempertahankan ketertiban umum.

Baca Juga: Contoh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia dari Berbagai Sektor

Penerapan Martial Law

Ilustrasi martial law. Foto: Pexels

Setiap negara memiliki kriteria tertentu yang dikualifikasikan sebagai keadaan darurat. Di Indonesia sendiri, martial law dapat diberlakukan oleh presiden bila terdapat keadaan genting yang memaksa. Kriteria penetapan keadaan darurat apabila memiliki unsur antara lain:

Dalam buku Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia oleh Binsar Gultom, disebutkan bahwa jika ketiga kriteria itu terpenuhi barulah presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan mendeklarasikan secara resmi ke publik. Itu berupa pernyataan dalam bentuk keputusan pemberlakukan status hukum keadaan darurat.

Penetapan martial law biasanya dilakukan saat terjadi bencana alam, terorisme, pemberontakan, hingga urusan kerusuhan politik dalam negeri.

Status martial law di suatu negara biasanya berakhir ketika kondisi darurat yang mendasarinya teratasi. Pemerintah sipil akan kembali mengambil alih kendali, dan hak-hak sipil masyarakat dipulihkan.

(SA)