Mengenal CPNS Tenaga Teknis 2023 dan Syarat Pendaftarannya

Ilustrasi seleksi CPNS tenaga teknis. Foto: Fransisco Carolio/ANTARA FOTO

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan digelar pemerintah pada akhir Juni atau paling lambat Juli 2023. Adapun total usulan kuota seleksi CPNS tahun ini mencapai 1.030.00 orang.

Selain itu, seleksi CPNS 2023 pun akan dibagi ke dalam beberapa formasi. Salah satu formasinya adalah CPNS Tenaga Teknis. Agar lebih mengenal CPNS Tenaga Teknis, simak uraian di bawah ini.

Mengenal CPNS Tenaga Teknis 2023

Ilustrasi seleksi CPNS tenaga teknis. Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam laman resmi Kemenpan-RB menjelaskan, prioritas pemerintah pada pendaftaran seleksi CPNS 2023 salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga teknis.

Pemenuhan formasi CPNS tenaga teknis ini sesuai dengan arahan yang termaktub dalam Peraturan Menteri PAN RB No 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebagai informasi, CPNS tenaga teknis adalah lowongan kerja untuk berbagai jabatan di kementerian. Lowongan ini berstatus pegawai kontrak dengan masa 5 tahun dan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagi yang lolos CPNS tenaga teknis, nantinya akan ditugaskan untuk menangani bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Anas, kuota formasi CPNS tenaga teknis 2023 adalah sebanyak 18.595 orang. Adapun formasi kuota PPPK tenaga teknis lainnya sebanyak 15.205 dan Formasi PPPK tenaga teknis lainnya di daerah sebanyak 35.000.

Baca juga: Tanggal Berapa CPNS 2023 Dibuka? Ini Jadwal dan Syarat Pendaftarannya

Syarat Pendaftaran CPNS 2023

Ilustrasi seleksi CPNS. Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

Menilik dari pendaftaran seleksi CPNS sebelum-sebelumnya termasuk tahun ini, ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh para calon pendaftar. Menurut situs SSCASN BKN, berikut syarat pendaftaran CPNS 2023:

1. Syarat umum

2. Syarat dokumen

(NDA)