Ombudsman PNS atau Bukan? Ini Penjelasannya
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarOmbudsman merupakan lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan sesuai aturan. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini memiliki sejumlah unsur dengan peran serta status kepegawaian yang berbeda. Lantas, Ombudsman PNS atau bukan?
Sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja maupun pencapaian tujuan organisasi. Dalam menangani laporan masyarakat, Ombudsman memiliki anggota yang dibantu oleh Asisten Ombudsman.
Keduanya menjalankan sejumlah tugas, mulai dari penyelesaian laporan hingga pencegahan dan pengawasan maladministrasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Ombudsman juga memiliki sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
Ombudsman PNS atau Bukan?
Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia, sumber daya manusia di Ombudsman RI terdiri atas Asisten Ombudsman yang berstatus sebagai pegawai tetap Ombudsman serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.
Namun, Anggota Ombudsman maupun Asisten Ombudsman bukanlah PNS. Asisten Ombudsman menjalankan peran substantif dalam mendukung pelaksanaan tugas Ombudsman RI.
Sementara itu, PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal lebih banyak memberikan dukungan dalam bidang administratif.
Dengan demikian, status PNS hanya berlaku bagi pegawai pada unsur tertentu di lingkungan Ombudsman. Kedudukan serta status kepegawaian setiap pegawai mengikuti posisi masing-masing dalam struktur organisasi.
Stuktur Organisasi Ombudsman RI
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh Asisten Ombudsman yang diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.
Selain itu, Ombudsman memiliki Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Berikut susunan organisasi Ombudsman RI:
Pimpinan Ombusman
Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas sembilan orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang merupakan pejabat negara dan dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Presiden untuk menjalankan tugas Ombudsman.
1 orang Ketua merangkap anggota
1 orang Wakil Ketua merangkap anggota
7 orang anggota
Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional. Unsur ini terdiri atas:
Inspektorat
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Keasistenan Utama
Keasistenan Utama terdiri atas berbagai unsur yang menjalankan tugas terkait pengaduan masyarakat, pencegahan maladministrasi, manajemen mutu, serta resolusi dan monitoring. Tugas tersebut dijalankan oleh para Asisten Ombudsman.
Kepala Perwakilan
Ombudsman memiliki perwakilan di berbagai provinsi di Indonesia untuk menangani laporan masyarakat di tingkat daerah. Perwakilan tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan dan didukung oleh Asisten Ombudsman.
Tugas dan Fungsi Ombudsman RI
Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya.
Dalam menjalankan perannya, Ombudsman melaksanakan fungsi dan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Fungsi Ombudsman
Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pengawasan tersebut juga mencakup pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
Tugas Ombudsman
Selain melakukan pengawasan, Ombudsman bertugas menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tugas tersebut meliputi:
Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan.
Menindaklanjuti laporan yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.
Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
Membangun jaringan kerja.
Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
Baca Juga: Apakah Manajer Koperasi Merah Putih jadi Pegawai BUMN? Ini Penjelasannya
(SA)