Pengertian Tax Evasion, Tindakan, dan Sanksinya

Ilustrasi pajak. Foto: Pexels

Tax evasion adalah suatu kegiatan ilegal di mana seseorang atau suatu badan dengan sengaja menghindari pembayaran kewajiban pajak yang sebenarnya. Wajib pajak yang kedapatan menghindari pajak umumnya akan dikenakan sanksi berupa tuntutan pidana dan denda yang cukup besar.

Menurut Harry Graham Balter yang dikutip dari buku Management Perpajakan karya Mohammad Zain, tax evasion dapat dimaknai sebagai usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus seluruh utang pajak miliknya.

Hal ini termasuk tindakan kriminal karena menyalahi aturan yang berlaku, di mana wajib pajak sengaja tidak melaporkan secara lengkap serta menyembunyikan sebagian bahkan seluruh penghasilan kena pajaknya. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Tindakan yang Termasuk Tax Evasion

Ilustrasi pajak. Foto: Pexels

Merujuk buku Agresivitas Pajak dan Alternatifnya karya Suryowati, Oliver Oldman menegaskan bahwa tax evasion tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan pajak dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, tax evasion dapat pula didefinisikan sebagai suatu atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti:

Baca juga: Mengenal Kode Objek Pajak PPh 21 dalam SPT Tahunan

Sanksi bagi Pelaku Tax Evasion di Indonesia

Ilustrasi pajak. Foto: Pexels

Menilik Pasal 23A UUD 1945, pajak didefinisikan sebagai kontribusi rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Setiap wajib pajak (WP) di Indonesia harus menunaikan kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana.

Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Peraturan ini menyatakan, wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana.

(NDA)