PPh 26 untuk Apa? Ini Penjelasannya

Ilustrasi membayar pajak penghasilan. Foto: Shutter Stock

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Jenis pajak ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri.

Pengenaan PPh 26 berlaku baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lantas, PPh 26 diterapkan untuk apa saja? Simak penjabarannya dalam uraian berikut mengenai objek PPh 26 dan pihak yang terkena potongan pajak ini.

PPh 26 untuk Apa?

Ilustrasi pajak. Foto: Pexels

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap (BUT).

Tarif yang dikenakan sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar-negara (tax treaty), yaitu sebesar 20 persen untuk setiap pengenaan jenis PPh Pasal 26. Ketentuan dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut.

1. Tarif 20 persen dari penghasilan bruto

Tarif pajak tersebut berlaku untuk penghasilan yang bersumber dari Indonesia, antara lain:

2. Tarif 20 persen dari penghasilan neto

Tarif tersebut diterapkan atas penghasilan dari:

3. Tarif 20 persen dari penghasilan setelah pajak

Pajak ini diterapkan atas penghasilan kena pajak dikurangi PPh. Tarif tersebut diterapkan atas penghasilan dari bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Baca Juga: Cara Menghitung Pajak Terutang bagi Orang Pribadi dan Badan

Pihak yang Terkena Potongan PPh 26

Ilustrasi pajak. Foto: Pexels

Pihak yang dipotong pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, kecuali bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Adapun wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh 26 antara lain:

1. Mengoperasikan Usaha di Indonesia

Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Memperoleh Penghasilan dari Indonesia

Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha lewat suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

(SA)