PPN 12 persen untuk Apa? Ini Penjelasannya

Ilustrasi barang yang terkena tarif PPN. Foto: Pexels.com

Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kenaikan tarif PPN akan dikenaka pada Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Untuk mengetahui tarif PPN 12 persen untuk apa secara lengkap, berikut pembahasannya.

PPN 12 Persen untuk Apa?

Ilustrasi barang yang terkena tarif PPN. Foto: Pexels

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Selain menjadi sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan tugas-tugas rutin negara.

Objek PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM atau dikenal luas dengan UU PPN.

Mengacu pada Pasal 4 UU PPN tersebut, PPN 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut.

Selain dikenakan pada objek yang bersifat umum, PPN juga berlaku pada objek yang bersifat khusus seperti yang tercantum pada Pasal 16C dan Pasal 16D, yaitu:

Baca Juga: Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, Ini Daftarnya

Contoh Barang dan Jasa yang Terkena PPN 12 Persen

Ilustrasi barang yang terkena tarif PPN. Foto: Pexels

Secara umum, tarif PPN berlaku untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Cakupan barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

1. Barang Kena Pajak (BKP)

BKP merupakan barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang tidak berwujud yang dikenakan PPN.

Beberapa contoh BKP berwujud yang dikenakan PPN meliputi kendaraan bermotor, perabot rumah tangga, tanah dan bangunan, serta barang-barang elektronik.

Sementara itu, yang termasuk sebagai BKP tidak berwujud di antaranya penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak, yaitu tiap-tiap kegiatan pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak, tersedia untuk dipakai.

Selain itu, jasa yang termasuk dalam kategori JKP dan dikenakan pungutan PPN, yaitu jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

(SA)