Tujuan Kebijakan Proteksi dalam Perdagangan Internasional
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKebijakan proteksi merupakan batasan yang ditetapkan pemerintah dalam perdagangan internasional demi meningkatkan industri dalam negeri. Dengan kata lain, tujuan kebijakan proteksi adalah utamanya untuk memajukan aktivitas perekonomian domestik.
Tidak hanya itu, kebijakan proteksi pun diterapkan untuk menjaga keamanan dan kualitas produk dagang. Untuk pemahaman lebih lanjut seputar kebijakan proteksi, simak penjelasan lengkapnya dalam uraian artikel di bawah ini.
Pengertian Kebijakan Proteksi
Mengutip laman CFI, kebijakan proteksi adalah kebijakan perdagangan yang memungkinkan pemerintah suatu negara untuk mempromosikan produsen dalam negeri.
Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan produksi barang dan jasa dalam negeri dengan memberlakukan tarif atau membatasi barang dan jasa asing di pasar
Batasan dalam kebijakan proteksi dapat dilakukan melalui tarif impor, pembatasan kuota, pemberian subsidi, atau sejumlah hukum nasional sebagai instrumen untuk menekan atau melarang impor.
Tujuan Kebijakan Proteksi
Kebijakan proteksi pada dasarnya bertujuan untuk melindungi produk domestik dari barang-barang impor. Berikut beberapa tujuan lain dari kebijakan proteksi yang dirangkum dari laman kppu.go.id:
Menghambat perdagangan satu negara ke negara lain.
Memperkuat industri atau melindungi industri muda (infant industry).
Menciptakan kemandirian dan pengembangan ekonomi nasional Indonesia.
Baca juga: Apa Itu Proteksi dalam Perdagangan Internasional? Ini Jawabannya
Jenis-jenis Kebijakan Proteksi
Mengutip laman investopedia.com, kebijakan proteksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Berikut beberapa jenis kebijakan proteksi yang diterapkan di berbagai negara:
1. Tarif Impor
Tarif impor adalah salah satu alat utama yang digunakan pemerintah ketika ingin memberlakukan kebijakan proteksionisme. Secara umum, semua bentuk tarif impor dibebankan ke negara pengimpor dan didokumentasikan di bea cukai pemerintah. Tarif impor akan menaikkan harga impor untuk suatu negara.
2. Kuota Impor
Kuota impor adalah hambatan non-tarif yang diberlakukan untuk membatasi jumlah produk yang dapat diimpor selama periode waktu tertentu. Tujuan dari pembatasan kuota adalah untuk membatasi pasokan produk tertentu yang disediakan eksportir ke importir.
3. Standar Produk
Keamanan produk atau bahan berkualitas rendah biasanya menjadi perhatian utama ketika standar produk diberlakukan. Proteksionisme standar produk dapat menjadi penghalang yang membatasi impor berdasarkan kontrol internal suatu negara.
Oleh karena itu, membatasi impor melalui penerapan standar produk sering kali dapat meningkatkan volume produksi di dalam negeri.
4. Subsidi Pemerintah
Pejabat pemerintah dapat memilih untuk memberikan subsidi langsung atau tak langsung di bidang produksi, ketenagakerjaan, pajak, properti, dan lainnya.
Pejabat maupun negara dapat memilih untuk menawarkan subsidi ke suatu bisnis untuk melakukan ekspor jika ingin meningkatkan neraca perdagangan suatu negara.
Subsidi ekspor memberikan insentif bagi bisnis domestik untuk berekspansi secara global dengan meningkatkan ekspor mereka secara internasional.
(NDA)