Tujuan Tax Amnesty di Indonesia dan Manfaatnya

Ilustrasi tax amnesty. Foto: Pexels

Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak bagi para penghindar pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya, untuk kemudian dikenakan pungutan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016.

Adapun tujuan tax amnesty yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara dan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dengan begitu, pembangunan ekonomi dalam negeri dapat terkontribusi secara signifikan. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Mengenal Sistem Tax Amnesty di Indonesia

Ilustrasi tax amnesty. Foto: Pexels

Tax amnesty adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu termasuk penghapusan bunga dan dendanya tanpa takut akan dipidana.

Di Indonesia, tax amnesty di Indonesia diterapkan melalui beberapa kebijakan, yaitu jilid I dan II. Pada program pengampunan pajak jilid I, pemerintah kembali membaginya menjadi tiga periode.

Pertama, tax amnesty berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016. Kedua, dilaksanakan mulai dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016. Ketiga sekaligus terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada Januari 2017-31 Maret 2017.

Setelah itu, pemerintah kembali menggelar tax amnesty jilid II selama 6 bulan, yakni pada 1 Januari 2022-30 Juni 2022. Kebijakan tax amnesty jilid II ini ditetapkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan DPR RI pada 7 Oktober 2021.

Baca juga: Pemerintah Tanggung Pajak Pegawai yang Kerja di IKN, UMKM Bebas Pajak

Tujuan Tax Amnesty

Indonesia termasuk dalam negara yang pernah menerapkan sistem tax amnesty. Merujuk buku Optimizing Corporate Tax Management oleh Chairil Anwar Pohan, tujuan utama pemerintah menerapkan sistem tax amnesty di Indonesia, yaitu:

Manfaat Tax Amnesty

Pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty. Kemudahan tersebut berupa tarif pajak yang rendah dan beberapa fasilitas seperti:

Khusus bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya di negara lain, mereka harus merepatriasi hartanya atau menyalurkan hartanya yang selama ini tersimpan di luar untuk diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun.

Investasi tersebut dapat berbentuk obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, obligasi perusahaan-perusahaan dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah atau badan usaha sebagai investasi pada pembangunan infrastruktur, obligasi lembaga pembiayaan pemerintah, dan investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(NDA)