Wacana Pembatasan Pertalite untuk Mobil, Ini Kriteria yang Tidak Bisa Beli

Ilustrasi membahas wacana pembatasan Pertalite untuk mobil. Foto: Unsplash

Wacana pembatasan Pertalite untuk mobil oleh pemerintah kembali bergulir. Hal ini setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beserta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan rapat pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Purbaya mengatakan pembatasan konsumsi Pertalite dengan Research Octane Number (RON) 90 akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Namun, ia tidak menguraikan secara rinci implementasinya, lantaran masih dalam tahap pembahasan.

“Beberapa bulan kemudian, kita bisa kurangin secara bertahap,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, seperti dikutip dari kumparanBISNIS.

Wacana Pembatasan Pertalite untuk Mobil

Menkeu menjelaskan bahwa rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini diarahkan khusus bagi kalangan masyarakat mampu yang tergolong dalam desil 9 hingga 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pengurangan alokasi konsumsi tersebut tidak diterapkan secara seketika, tetapi akan dijalankan secara berkala dalam beberapa bulan mendatang.

1. Mekanisme Pembatasan

Purbaya menilai bahwa sistem penyaluran BBM yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero) saat ini sudah memadai dan siap untuk diimplementasikan di lapangan.

Melalui mekanisme tersebut, kelompok masyarakat pada kategori desil atas akan otomatis terblokir dari pembelian BBM subsidi, sehingga diwajibkan membeli BBM nonsubsidi, misalnya Pertamax.

Meskipun sistem telah siap, Purbaya belum dapat merinci besaran penurunan volume konsumen maupun nilai efisiensi anggaran subsidi yang akan dihemat negara.

Ketidakpastian tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia yang masih bergerak fluktuatif pada kisaran US$80 hingga US$100 per barel.

2. Penyesuaian Konsumsi dan Target Beban Subsidi

Purbaya memperkirakan total volume konsumsi BBM masyarakat akan relatif stabil, tetapi beban subsidi negara dipastikan mengalami penurunan.

Kebijakan ini dirancang secara spesifik menyasar golongan ekonomi atas agar melakukan pembelian BBM sesuai dengan kapasitas finansial.

3. Upaya Penataan Subsidi BBM agar Tepat Sasaran

Sejalan dengan hal tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pembahasan bersama Menkeu berfokus pada perbaikan skema penyaluran subsidi energi agar tidak lagi melenceng dari sasaran.

Dia menyoroti ketidaktepatan alokasi anggaran yang selama ini masih turut dinikmati oleh pemilik kendaraan mewah dari kelompok desil tinggi. Langkah penataan ini dinilai sangat mendesak untuk menekan pembengkakan alokasi subsidi di tengah gejolak harga minyak mentah.

Menteri ESDM menggarisbawahi bahwa pengguna kendaraan kelas atas, seperti BMW maupun Mercedes-Benz, sudah sepatutnya tidak lagi memanfaatkan alokasi BBM subsidi.

4. Kepastian Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik

Guna memberikan kepastian kepada masyarakat, Bahlil juga menyampaikan komitmen pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Langkah penyesuaian konsumen Pertalite akan murni difokuskan pada pembenahan kriteria penerima, bukan melalui skema kenaikan harga jual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Baca Juga: Uji Coba CNG Pengganti LPG Bakal Dimulai Minggu Depan, Bagaimana Skemanya?

(MDP)