Wacana Petugas Haji Nonmuslim, Bagaimana Ketentuannya Saat Ini?
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan membuka peluang keterlibatan petugas haji nonmuslim dalam mendukung pelayanan jemaah asal Indonesia. Wacana ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak.
Gagasan tersebut diyakini hadir sebagai langkah nyata dalam mengoptimalkan pelayanan haji agar menjadi sarana pemupuk keharmonisan dan keberagaman. Selain itu, keterlibatan ini diharapkan mampu memperkokoh rasa kebersamaan dan solidaritas.
Wacana Petugas Haji Nonmuslim
Dahnil menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai karakter masyarakat yang majemuk. Keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa yang sepatutnya tercermin pada beraneka macam kegiatan, termasuk pada pelaksanaan ibadah haji.
Menurut pandangannya, pengabdian terhadap jemaah haji tidak hanya bisa ditopang oleh umat Islam, tetapi juga oleh setiap komponen masyarakat.
“Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” kata Dahnil dalam keterangannya di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 30 Oktober 2026, seperti dikutip dari laman Kemenhaj.
Dia menerangkan, keikutsertaan masyarakat lintas agama menjadi salah satu praktik toleransi secara konkret. Bagi dia, toleransi tidak cukup sekadar dihadirkan melalui sikap saling menghargai, tetapi juga melalui kolaborasi pada berbagai aktivitas kemasyarakatan.
Pada ruang lingkup haji, aksi tersebut bisa diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dari bermacam latar belakang keyakinan. Melalui cara ini, pelaksanaan haji pun bisa memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan melampaui batas-batas perbedaan agama.
Wamenhaj memberikan contoh Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah yang mempunyai kehidupan masyarakat dengan tingkat keberagaman tinggi.
Dia pun mengaku telah mengarahkan jajaran Kemenhaj terkait guna memicu partisipasi kelompok agama lain dalam menopang pelaksanaan ibadah haji di daerah tersebut, mencakup pemeluk agama Kristen, Katolik, Buddha, maupun Hindu.
“Tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia,” ucap Dahnil.
Ketentuan terkait Syarat Agama Petugas Haji
Dasar hukum yang saat ini masih berlaku untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji adalah Peraturan Menteri Haji dan Umrah (Permenhaj) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
Pada Pasal 46 dalam beleid yang ditetapkan di Jakarta pada Kamis, 20 November 2025 itu, disebutkan bahwa Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) harus beragama Islam.
Namun, ketentuan agama Islam ini dikecualikan bagi PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi.
“PPIH harus memenuhi syarat: a. beragama Islam kecuali untuk PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi,” bunyi Pasal 46 huruf a Permenhaj Nomor 3 Tahun 2025.
Adapun PPIH Pusat sendiri bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan tugas maupun fungsi PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi.
Unsur pimpinan PPIH Pusat ini paling sedikit mencakup penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua dan wakil ketua, serta sekretaris dan wakil sekretaris.
Sementara PPIH Embarkasi melaksanakan tugas maupun fungsi yang terdiri dari pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji reguler. Selain itu, para petugas haji ini juga mengatur penyelenggaraan tugas dan fungsi PPIH Kloter di kawasan embarkasi.
Untuk unsur pimpinan PPIH Embarkasi, meliputi koordinator dan wakil koordinator, ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, kepala bidang, serta kepala seksi.
Baca Juga: Berapa Gaji Petugas Haji? Ini Besaran dan Keuntungan Lainnya
(MDP)