20 Contoh Soal Evaluasi Akademik Latsar CPNS

Dalam proses penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), setiap peserta wajib menjalani Latsar (Latihan Dasar) sebagai bagian dari pengembangan profesional. Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Latsar CPNS adalah evaluasi akademik.

Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui rangkaian soal yang menguji pemahaman peserta terhadap materi yang telah diajarkan. Soal-soal tersebut biasanya mencakup kebijakan pemerintah, etika ASN, serta kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap CPNS.

Untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi evaluasi akademik, mempelajari contoh soal menjadi langkah yang paling efektif. Oleh karena itu, simak contoh soal evaluasi akademik Latsar CPNS secara lengkap di bawah ini.

Contoh Soal Evaluasi Akademik Latsar CPNS

Ilustrasi contoh soal evaluasi akademik Latsar CPNS. Foto: Unsplash

Evaluasi Akademik merupakan bagian dari proses pembelajaran blended learning dalam Latsar CPNS. Disadur dari kanal YouTube Ruang Bambang WI, berikut ini beberapa contoh soal evaluasi akademik Latsar CPNS 2025 yang perlu diketahui.

1. Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. UU no. 19 tahun 2023

b. UU no. 20 tahun 2023

c. UU no. 21 tahun 2023

d. UU no. 22 tahun 2023

Jawaban: b

2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2020

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020

c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2020

Jawaban: b

3. Peraturan Pemerintah tentang manajemen ASN yang mencantumkan kalimat sumpah/janji PNS adalah:

a. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017

b. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2017

c. Peraturan Pemerintah No, 13 tahun 2017

d. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2017

Jawaban: a

4. Dalam sumpah/janjinya PNS berkomitmen untuk?

a. Melaksanakan fungsi ASN dengan baik

b. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan

c. Menjadi PNS yang profesional dan berkompeten

d. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa

Jawaban: b

5. Berikut ini adalah bentuk perilaku dalam kode etik Akuntabel menurut UU ASN yang paling tepat;

a. Menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi publik

b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

c. Membiarkan jika terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya

d. Memberikan informasi yang dapat menyesatkan kepada 6pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

Jawaban: b

6. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila dalam kondisi sebagai berikut; kecuali;

a. Mempengaruhi kinerja Badan/pejabat pemerintahan pemberi bantuan

b. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia

c. Ketentuan peraturan perundangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan

d. Belum mendapatkan persetujuan dari DPR

Jawaban: b

7. Berikut ini adalah proses kolaboratif, kecuali

a. Face to face dialogue

b. Trust building

c. Win-win solution

d. Commitment to Process

Jawaban: c

8. Definisi whole of Government (WOG), adalah;

a. Pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan Pembangunan kebijakan

b. Pendekatan yang menjadikan pemerintahan bukan merupakan satu-satunya sektor dalam penyelenggaraan publik

c. Pendekatan dalam studi birokrasi yang mengedepankan efisiensi

d. Pendekatan penyelenggaran pemerintah yang mengedepankan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai

Jawaban: a

9. Salah satu penguatan infrastruktur backbone untuk percepatan digital di Indonesia adalah;

a. Perluasan kabel serat optik di darat dan laut

b. Perluasan akses dan infrastruktur digital

c. Integrasi Pusat Data Nasional

d. Persiapan kebutuhan SDM

Jawaban: a

10. Yang dimaksud dengan affordance dalam konteks digital adalah:

a. Hambatan dalam akses internet

b. Kemudahan fitur e-commerce

c. Kemudahan pada perangkat dan akses internet.

d. Hambatan dalam perangkat dan akses internet

Jawaban: c

11. Beberapa istilah baru terkait perkembangan ICT terkait model pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Web-School

b. E-Learning

c. Distance Learning

d. User-generated content

Jawaban: c

12. Produksi konten yang berlandaskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sebaiknya memenuhi karakteristik

a. Terlibat dalam komunitas digital dan kampanye digital yang memperluas jejaring program maupun target sasaran yang beragam

b.Cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman demokrasi dan kekeluargaan

c. Pernyataan sikap yang mengamplifikasi pesan direpresentasikan dalam symbol emotion

d. Jumlah komunitas digital dan atau aktivitas digital yang diinisiasi /dikelola dan dipimpin cukup signifikan

Jawaban: b

13. UU tentang pelayanan publik

a. UU No 20 tahun 2009

b. UU No 21 tahun 2009

c. UU No 25 tahun 2009

d. UU No 26 tahun 2009

Jawaban: c

14. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, adalah definisi pelayanan publik menurut:

a. UU no. 20 tahun 2009

b. UU no. 52 tahun 2009

c. UU no. 52 tahun 2009

d. UU no. 25 tahun 2009

Jawaban: d

15. Berikut ini yang bukan penyelenggara pelayanan publik menurut UU Pelayanan Publik no 25 tahun 2009, adalah

a. Setiap institusi penyelenggara negara, dan korporasi

b. Keluarga

c. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang

d. Badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik

Jawaban: b

16. Memberikan layanan publik melebihi harapan customer ditunjukkan dengan

a. Memberikan mutu layanan dan tidak boleh berhenti Ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi

b. Selalu menanyakan dan melakukan survei kepuasan Masyarakat

c. Mencari tahu ekspektasi customer di masa yang akan datang tentang layanan apa yang diharapkan

d. Menunggu perintah atasan terkait terobosan baru

Jawaban: a

17. Berikut ini adalah termasuk prinsip keterbukaan informasi, kecuali;

a. Maximum Access Limite Exemtion (MALE), prinsip semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses Masyarakat

b. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan harus bersifat terbatas dan tidak bersifat permanen

c. Permintaan informasi harus disertai dengan alasan

d. Informasi harus utuh dan benar

Jawaban: c

18. Diskresi informasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008). Maksud dari diskresi adalah

a. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku

b. Kebebasan pejabat dalam mengambil Keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri.

c. Keputusan yang disepakati Bersama antara pejabat ataupun pemberi layanan dengan Masyarakat

d. Tidak ada jawaban yang benar

Jawaban: b

19. Sesuai permenpan RB 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki tiga jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yaitu

a. Teknis, Kepemimpinan dan Sosial Kultural

b. Tugas, Manajerial dan Sosial Kultural

c. Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural

d. Teknis, leadership dan Sosial Kultural

Jawaban: c

20. Pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi, adalah:

a. Sesuai hak pengembangan ASN dalam UU ASN

b. Sesuai kebijakan pengembangan nasional

c. Sesuai sistem pengembangan ASN

d. ASN tidak perlu dikembangkan kompetensinya

Jawaban: c

(RK)