3 Contoh LHP PTPS beserta Penjelasannya

Ilustrasi contoh LHP PTPS. Foto: Shutterstock

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) harus diisi secara detail, yakni tak diisi secara apa adanya, apalagi asal-asalan. Oleh karena itu, contoh LHP PTPS perlu dipahami sebagai gambaran dalam mengisinya.

LHP merupakan dokumen yang berisi format laporan hasil kerja pengawasan yang dilaksanakan jajaran Bawaslu mulai dari Pengawas Desa/Kelurahan, panitia pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI.

Untuk memahami pengisian LHP PTPS, di bawah ini terdapat beberapa contohnya.

Contoh LHP PTPS

Ilustrasi contoh LHP PTPS. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Mengutip Optimalisasi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu melalui Pengembagan Sistem Laporan Hasil Pengawasan Integratif (SI LaHaP) oleh Muhamad Ibrahim, LHP juga disebut sebagai Formulir Model A, yakni Model Formulir yang terdapat pada lampiran Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Dikutip dari Perbawaslu tersebut dan Panduan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Serentak 2020 oleh Abhan, dkk., berikut contoh LHP PTPS yang dapat dijadikan acuan:

Contoh 1

Contoh 2

Contoh 3

Baca Juga: Kenali 3 Warna Surat Suara Pilkada 2024, Jangan Sampai Keliru!

Sekilas tentang LHP PTPS

Ilustrasi LHP PTPS. Foto: Kemenkeu

Mengutip Optimalisasi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu melalui Pengembagan Sistem Laporan Hasil Pengawasan Integratif (SI LaHaP) oleh Muhamad Ibrahim, seperti contoh yang sudah dijabarkan di atas, LHP memuat, mencatat, dan merekam semua hasil kerja yang dilaksanakan jajaran Bawaslu di semua tingkatan.

Isi LHP yaitu dugaan pelanggaran atau hanya hasil kinerja pengawasan yang dilaksankan dalam suatu masa tertentu. LHP juga bisa dikatakan sebagai rangkaian dokumenter berisi apa saja yang telah dilakukan, dilaksanakan, diawasi, didengarkan, dirangkum, dan dicatat dalam perjalanan pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu secara kelembagaan.

LHP adalah data primer yang penting dan strategis, sebab dapat menggambarkan kinerja, yaitu dari segi akuntabilitas dan integritas Bawaslu sebagai lembaga. Maka dari itu, penting untuk memahami cara pengisiannya.

Laporan tersebut juga merupakan awal dari tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang menangani pelanggaran pidana dan administrasi Pemilu dan Pilkada.

(NSF)