Apa Itu Opsen PKB? Ini Pengertian, Tarif, dan Contoh Perhitungannya

Opsen PKB merupakan salah satu pengenaan pajak yang diberikan kepada pengguna kenderaan bermotor. Foto: Pexles

Setiap kali membayar pajak kendaraan bermotor, Anda mungkin akan menjumpai berbagai istilah dalam rincian tagihan yang membuat bingung. Salah satunya adalah opsen PKB, istilah yang kerap muncul bersama nominal tertentu.

Meski sering muncul dalam lembar pembayaran, tidak semua orang memahami maksud dari istilah ini. Padahal, opsen PKB perlu dipahami oleh pengguna kenderaan bermotor karena merupakan bagian dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Apa Itu Opsen PKB?

Apa itu Opsen PKB? Opsen PKB adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Foto: Pexels

Mengutip buku Undang-Undang Ibu Kota Negara terbitan Tim Redaksi Sinar Grafika, opsen PKB merupakan singkatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Istilah ini merujuk pada pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengenaan opsen PKB dimaksudkan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun merupakan pungutan tambahan, opsen ini tidak serta merta membebani masyarakat, karena tarif dasar PKB yang menjadi acuannya telah disesuaikan. Artinya, jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tetap seimbang dan tidak naik drastis.

Tujuan utama diberlakukannya opsen PKB adalah mendukung pemerataan dan optimalisasi pendapatan pemerintah daerah, agar memiliki ruang fiskal yang cukup dalam membiayai layanan publik di wilayahnya masing-masing.

Baca Juga: Syarat Bayar Pajak Motor 5 Tahun dan Tata Cara Lengkapnya

Tarif Opsen PKB dan Perhitungannya

Tarif Opsen PKB telah ditetapkan dalam UU. Foto: Pexels

Dalam buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah oleh Damas Dwi Anggoro, dijelaskan bahwa tarif opsen PKB ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing kabupaten atau kota.

Namun secara umum, tarif opsen yang dikenakan sebesar 66% dari nilai PKB terutang. Artinya, jumlah opsen yang harus dibayar akan mengikuti besaran pajak kendaraan bermotor pokok yang dikenakan, dan ditambahkan ke dalam tagihan saat pemilik kendaraan melakukan registrasi.

Penetapan tarif ini diatur dalam Pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak opsen PKB adalah setiap orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh simulasi perhitungannya:

Jumlah ini akan ditagihkan bersamaan dengan registrasi kendaraan bermotor. Untuk tahun-tahun berikutnya, besaran PKB dan opsen PKB akan menyesuaikan dengan nilai jual kendaraan bermotor tahunan dan tarif dalam peraturan daerah yang berlaku.

(SAI)