Apa Itu Pakta Integritas? Ini Pengertian dan Fungsinya

Ilustrasi membuat dokumen pakta integritas. Foto: Pexels.

Pakta integritas adalah salah satu dokumen yang kerap digunakan untuk menyatakan komitmen seseorang, organisasi, atau perusahaan. Namun, masih banyak yang belum memahami apa itu pakta integritas yang sebenarnya.

Pemahaman mengenai pakta integritas tentu sangat penting mengingat dokumen ini sering dibutuhkan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Misalnya, saat pendaftaran sekolah, perguruan tinggi, hingga administrasi di lingkungan pemerintahan.

Apa Itu Pakta Integritas?

Ilustrasi dokumen pakta integritas. Foto: Pexels.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pakta adalah suatu perjanjian internasional. Sementara itu, integritas adalah kualitas atau sifat yang mencerminkan kewibawaan dan kejujuran.

Dengan demikian, pakta integritas dapat dimaknai sebagai pernyataan atau janji yang menegaskan komitmen seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Informasi yang tertuang dalam dokumen ini biasanya menegaskan kesediaan suatu pihak untuk menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab, serta wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Oleh karena itu, pakta integritas kerap menjadi persyaratan wajib dalam tata kelola pemerintahan dan bisnis. Tujuannya untuk memastikan komitmen dan mencegah terjadinya praktik KKN.

Adapun, penggunaan pakta integritas di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini menjadi pedoman sekaligus menjelaskan bagaimana seharusnya pakta integritas digunakan.

Fungsi Pakta Integritas

Ilustrasi mengurus pakta integritas. Foto: Pexels.

Pakta integritas memiliki berbagai fungsi, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Mengutip jurnal Peran Pakta Integritas dalam Mewujudkan Clean Government oleh Afifah, berikut adalah beberapa fungsi utama dari pakta integritas:

1. Mencegah KKN

Salah satu fungsi utama pakta integritas adalah untuk mencegah praktik KKN. Sebab, KKN kerap menjadi masalah dalam administrasi publik maupun sektor bisnis.

Dengan keberadaan pakta integritas, individu yang terlibat dalam suatu proses, seperti pengadaan barang dan jasa atau seleksi pegawai, diwajibkan untuk bertindak secara adil dan transparan.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pakta integritas membantu menciptakan budaya transparansi dalam organisasi. Setiap individu yang menandatangani pakta ini memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjalankan tugasnya dengan terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini juga berdampak pada peningkatan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan.

3. Menjaga Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi, terutama di sektor pemerintahan dan dunia usaha. Dengan pakta integritas, masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat merasa lebih yakin bahwa proses yang dijalankan oleh suatu lembaga atau individu dilakukan secara jujur dan adil.

4. Memperkuat Etika dan Budaya Kerja

Dalam lingkungan kerja, pakta integritas berperan dalam memperkuat etika dan budaya profesionalisme. Setiap pegawai atau anggota organisasi diharapkan untuk bekerja sesuai dengan norma yang telah disepakati, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.

5. Meminimalisir Risiko Hukum

Dengan adanya komitmen tertulis dalam bentuk pakta integritas, individu dan organisasi memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga dapat mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana.

Baca Juga: Pengertian Badan Hukum dan Tugasnya

(DR)