Apa Itu Politik Identitas? Ini Pengertian dan Contohnya di Indonesia

Ilustrasi politik identitas. Foto: Pixabay

Pelaksanaan pemilu 2024 memang baru akan berlangsung lebih dari satu tahun mendatang. Namun, ada banyak hal yang perlu diperhatikan pemerintah dan masyarakat sejak sekarang. Salah satunya memastikan agar pemilu tidak diwarnai dengan politik identitas. Apa itu politik identitas?

Secara umum, politik identitas merujuk pada aktivitas atau gerakan sosial-politik yang dilakukan berdasarkan identitas tertentu untuk mendapat pengakuan lebih luas dari publik dalam rangka mencari dukungan suara.

Politik identitas dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Untuk memahami lebih jauh apa itu politik identitas, berikut pengertian, contoh, dan bahayanya bagi negara demokrasi yang perlu diperhatikan menjelang pemilu.

Baca juga: Kapolri: Politik Identitas Tidak Boleh Terulang di Pemilu 2024!

Apa Itu Politik Identitas?

Ilustrasi kampanye politik. Foto: Thinkstock

Achmad Fachrudin dalam buku Konflik Politik Identitas menjelaskan, politik identitas adalah aliran politik yang melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti suku, agama, etnisitas, gender, dan jenis kelaminnya.

Politik identitas juga bisa dimaknai sebagai aktivitas yang menjadikan identitas, baik agama, etnis, kebudayaan maupun bahasa, sebagai metode atau strategi guna memperoleh suatu kekuasaan tertentu.

Dalam dunia politik, tindakan semacam ini sejatinya lumrah dan sah-sah saja, selama dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan moralitas politik. Sayangnya, politik identitas justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Dijelaskan dalam laman pekalongankab.bawaslu.go.id, politik identitas berpotensi menggiring opini publik bahwa orang yang tidak memiliki identitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin.

Politik identitas yang berlebihan juga dapat berujung pada fasisme atau bahkan separatisme. Bukan tidak mungkin suatu negara terpecah belah akibat politik identitas ini.

Sebagai contoh, politik identitas berbasis agama dalam kampanye politik yang dapat memicu perpecahan antarumat beragama. Kuatnya tekanan dari kelompok agama radikal tertentu bisa berdampak buruk pada pemeluk agama yang lain.

Pemeluk agama minoritas akan merasa didiskriminasi. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini bisa berujung pada perpecahan antarumat masing-masing atau bahkan separatisme dalam skala yang lebih besar.

Contoh Politik Identitas

Sejumlah partai politik mengikuti karnaval deklarasi kampanye damai pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Secara akademik, politik identitas sejatinya merupakan konsep baru dalam ranah ilmu politik. Namun, praktik politik identitas telah marak dilakukan, termasuk di Indonesia. Contoh nyatanya adalah yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Mengutip jurnal Politik Identitas dan Representasi Politik karya Juhana Nasrudin, banyaknya warga etnis China dan Arab di Jakarta menjadi kekuatan primordial bagi cagub DKI Jakarta kala itu, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno merupakan representasi Muslim pribumi, sehingga mendapat dukungan lebih dari masyarakat yang memiliki identitas sama.

Begitu pula dengan lawannya, pasangan Ahok-Djarot yang merepresentasikan non Muslim dari etnis Tionghoa. Ini membuat pasangan tersebut lebih banyak memperoleh dukungan dari warga Jakarta etnis China.

(ADS)