Apa Pengertian Utama dari Open Governance? Ini Penerapannya di Indonesia
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPemerintah dituntut untuk selalu menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Konsep ini memiliki istilah tersendiri di bidang politik, yaitu open governance atau open government. Sebetulnya, apa pengertian utama dari open governance?
Menurut Tri Akhyari (2020) dalam penelitian Pengembangan Konsep Open Government untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Kota, gagasan open governance muncul karena kesadaran pemerintah terhadap tuntutan masyarakat akan sistem pemerintahan yang lebih terbuka.
Prinsip dasar open governance adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengertian Open Governance
Secara umum, open governance diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.
Hal ini sejalan dengan pendapat dengan Lauranti dkk. (2017) dalam dokumen Open Government: Mengkaji Penggunaan e-government Pemerintah Daerah Indonesia . Disebutkan bahwa open governance mencakup tiga unsur utama, yaitu keterbukaan informasi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas.
Di samping itu, menurut Febrianingsih (2012) dalam Media Pembinaan Hukum Nasional, open governance berarti pemerintahan yang terbuka dan partisipatif dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.
Dengan kata lain, dalam konsep open governance, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembuatannya.
Tujuan dan Manfaat Open Governance
Masih dari sumber yang sama, open governance berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi publik. Tujuan utamanya adalah mendorong partisipasi masyarakat sipil serta menegakkan standar profesional dalam layanan publik agar terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Berikut rincian manfaat lain dari penerapan open governance:
Masyarakat lebih mudah mengakses data dan aktivitas pemerintah.
Informasi mengenai kebijakan, peraturan, dan anggaran negara bisa diperoleh secara transparan.
Publik memiliki ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan.
Masyarakat dapat ikut serta dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.
Penerapan Open Governance di Indonesia
Penerapan open governance berbeda-beda di setiap negara, karena disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, semua tetap berpedoman pada tiga nilai utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi publik.
Menurut penelitian Wahyudi dkk. (2021) dalam Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat pada Formulasi Kebijakan, Indonesia telah bergabung dalam gerakan open governance Partnership (OGP) sejak tahun 2011.
Pemerintah Indonesia telah menjalankan 19 komitmen strategis yang berfokus pada keterbukaan data publik dan pengembangan layanan digital untuk masyarakat.
Dasar hukum pelaksanaan pemerintahan terbuka di Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk bertransformasi menuju sistem pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca juga: Sikap Perusahaan Terhadap Penggunaan AI, Ternyata Masih Berbeda-beda
Dengan keterbukaan informasi, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diharapkan meningkat seiring waktu.
(SLT)