Apa yang Dimaksud dengan Redistribusi Pendapatan? Kenali Pula Contoh Programnya

Ilustrasi Pajak Foto: Shutterstock

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah redistribusi pendapatan. Ini merupakan hal yang mendesak, mengingat ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin lebar.

Pembangunan gedung-gedung pencakar langit makin gencar. Pada saat yang sama terdapat sekelompok orang yang masih tinggal di kolong jembatan.

Oleh sebab itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Mengutip buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII yang disusun Mukminan dkk (2017: 183), redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain.

Warga beraktivitas di permukiman bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu (15/4). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Masih ingat tujuan nasional negara Indonesia? Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat.

Muncul pertanyaan, seperti apa upaya pemerataan distribusi pendapatan nasional? Sebelumnya, ketahui terlebih dahulu jenis-jenisnya.

Jenis Redistribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan dibedakan menjadi dua, yakni redistribusi vertikal dan horizontal. Berikut ini adalah penjelasan keduanya:

Redistribusi vertikal adalah transfer pendapatan dari orang yang mampu ke mereka yang kurang mampu secara finansial. Redistribusi ini merupakan jaminan sosial dari warga yang berpenghasilan tinggi kepada mereka yang lemah secara ekonomi.

Redistribusi horizontal adalah transfer pendapatan dari kelompok satu ke kelompok lain. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya.

Contoh redistribusi ini adalah orangtua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya, orang sakit yang membayar jaminan sosial ketika dirinya sehat, dan seorang pensiunan mendapatkan jaminan sosial dari dana pensiun yang ia bayarkan setiap bulan ketika masih bekerja.

Calon pasien menunjukkan kartu BPJS Kesehatan saat menyelesaikan proses administrasi di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin (7/1/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Program Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Pemerintah telah memiliki beberapa strategi demi mewujudkan redistribusi pendapatan yang merata, yaitu:

Ini merupakan strategi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, akses pendidikan serta akses kesehatan. Program-programnya antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Program ini dibuat untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharap dapat membantu masyarakat untuk menjadi wirausaha yang pada akhirnya bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

com-Ilustrasi UMKM Foto: Shutterstock

Pemerintah berusaha untuk mendigdayakan usaha kecil karena dapat menyerap tenaga kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Pemerintah telah menerapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial.

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan turut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas.

Pemerintah harus secara konsisten membuat kebijakan hukum yang adil untuk merangsang ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasi golongan tertentu merupakan modal awal untuk menghilangkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

(ERA)