Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia Saat Ini? Ini Contohnya
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarNegara hukum merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum, yang berarti seluruh aktivitas negara harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.
Sebagai negara hukum, penegakan hukum menjadi prinsip utama dalam mewujudkan tujuan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lantas, bagaimana efektivitas penegakan hukum di Indonesia saat ini? Untuk jawabannya, simak penjelasan beserta contoh kasusnya berikut.
Bagaimana Anda menilai efektivitas penegakkan hukum di Indonesia saat ini? Berikan Contoh-contoh Kasus yang Relevan!
Berdasarkan hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM), tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam penegakan hukum mencapai 75,1%. Namun, sejumlah kasus pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum begitu efektif.
Hal ini memunculkan persepsi bahwa hukum di Indonesia masih “tajam ke bawah, tumpul ke atas”, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Sebagai gambaran, berikut beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.
Kasus Narkotika: Seorang anak buah kapal bernama Fandi divonis dalam kasus dugaan penyelundupan narkotika. Ia sempat dituntut hukuman mati oleh jaksa, namun menuai kritik karena dianggap tidak adil mengingat posisinya sebagai pekerja baru dan minimnya bukti bahwa ia mengetahui isi barang tersebut. Ia akhirnya dijatuhi vonis lima tahun penjara oleh hakim.
Kasus Nenek Asyani: Nenek Asyani di Situbondo diproses hukum pada tahun 2015 karena mengambil beberapa batang kayu jati milik Perhutani. Ia dijatuhi hukuman satu tahun penjara serta denda Rp500.000.000 dengan subsider satu hari kurungan. Kasus ini menjadi sorotan karena dianggap tidak proporsional bagi masyarakat kecil.
Tantangan Terbesar yang Dihadapi Sistem Hukum di Indonesia
Disadur dari jurnal multilingual berjudul Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, berikut beberapa tantangan utama yang masih dihadapi sistem hukum di Indonesia.
1. Korupsi
Korupsi menjadi salah satu faktor yang melemahkan integritas penegakan hukum karena terjadi di berbagai level pemerintahan dan lembaga hukum. Kondisi ini membuat hukum mudah dipengaruhi untuk kepentingan tertentu, termasuk oleh pihak yang seharusnya menegakkannya.
2. Intervensi politik
Proses penegakan hukum kerap dipengaruhi kepentingan politik, sehingga sejumlah kasus dapat diarahkan atau bahkan dihentikan sesuai kepentingan tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika pelaku memiliki pengaruh atau kedekatan dengan elite politik.
3. Keterbatasan lembaga penegak hukum
Kepolisian dan kejaksaan masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personel maupun fasilitas. Kondisi ini berdampak pada lambatnya penanganan kasus dan kurang optimalnya proses penegakan hukum.
4. Ketimpangan dalam sistem peradilan
Penanganan perkara sering kali tidak seimbang, di mana pelaku dari kelompok kecil atau masyarakat biasa cenderung mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku dari kalangan berpengaruh. Ini yang membuat publik kerap mempertanyakan keadilan hukum.
5. Faktor budaya hukum
Budaya patron-klien dan kedekatan personal dalam sistem hukum dapat memengaruhi objektivitas aparat penegak hukum. Akibatnya, keputusan hukum tidak selalu berjalan secara netral dan independen.
Baca juga: Apakah Penegakan Hukum Sudah Cukup Melindungi Hak Warga Negara? Simak di Sini
(RK)