Berapa Pemotongan Gaji untuk Tapera? Ini Regulasinya Menurut Undang-Undang

Ilustrasi BP Tapera. Foto: kumparan

Pemberitaan tentang Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) tengah ramai diperbincangkan, khususnya di kalangan pegawai negeri dan swasta. Banyak yang belum paham, berapa pemotongan gaji untuk Tapera untuk pegawai?

Merujuk pada laman BPK, jumlah iuran Tapera yang wajib dibayar pekerja mandiri adalah sejumlah 3% dari penghasilannya setiap bulan. Rinciannya adalah 2,5% dibayar dari gaji pegawai, sedangkan 0,5% sisanya ditanggung Pemberi Kerja.

Khusus pekerja mandiri, ia diwajibkan membayar Tapera apabila penghasilannya sudah setara atau lebih dari upah minimum. Jika kurang dari itu, ia tetap boleh mendaftar, namun tidak diwajibkan.

Pembaruan soal regulasi Tapera ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Ingin tahu rinciannya? Simak selengkapnya dalam artikel berikut.

Apa Itu Tapera?

Ilustrasi meninggalkan rumah saat mudik Foto: shisu_ka/Shutterstock

Tapera adalah program yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera ini bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana pegawai secara jangka panjang dan berkelanjutan.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri atau swasta. Tiap bulannya, pekerja akan dikenai iuran 2,5% dari gaji.

Dalam pasal 5 ayat 2 PP 25/2020 dirincikan kelompok pekerja yang wajib mengikuti program Tapera, yakni:

a. Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. Pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

d. Prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;

e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. Pejabat negara;

g. Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;

h. Pekerja/buruh badan usaha milik desa;

i. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta;

j. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah.

Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Tapera selambat-lambatnya 7 tahun setelah PP Nomor 25 Tahun 2020 diberlakukan. Karena PP tersebut mulai diundangkan pada 20 Mei 2020, maka program ini pun bisa diikuti paling lambat 20 Mei 2027.

Ketentuan Pengerahan Dana Tapera

Ilustrasi membangun rumah. Foto: Shutterstock

Dalam laman resmi PUPR dijelaskan secara rinci proses pengerahan Dana Tapera bagi pegawai. Beberapa syarat yang diberlakukan meliputi:

Baca juga: Kapan Tapera Bisa Diambil? Berikut Ketentuannya

(MSD)