Cara Menghitung Kursi DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Menurut PKPU

Ilustrasi Data perolehan suara DPRD. Foto: Dok. Kuncie/Telkomsel

Rekapitulasi suara Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota belum rampung dilaksanakan. Namun, tahukah Anda bagaimana cara menghitung kursi DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024?

KPU (Komisi Pemilihan Umum) melakukan perhitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka. Dijelaskan dalam Pasal 25 PKPU, rapat tersebut akan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Sama seperti Pemilu sebelumnya, metode Sainte Lague digunakan dalam perhitungan suara kali ini. Metode tersebut memungkinkan suara sah setiap partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi 1.

Kemudian, angka tersebut dibagi lagi secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Agar lebih paham, simak tata cara menghitung kursi DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta contohnya berikut ini.

Cara Menghitung Kursi DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024

Ilustrasi perhitungan suara DPRD Kabupaten/Kota. Foto: Shutterstock

Metode Sainte Lague digunakan pada Pemilu tahun 2019 untuk menghitung kursi calon anggota legislatif meliputi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Aturannya tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ternyata, metode Sainte Lague sudah digunakan sejak tahun 1830-an. Dikutip dari jurnal Sistem Simulasi Perhitungan Suara untuk Pembagian Kursi Parlemen Menggunakan Metode Hare Quota dan Sainte Lague susunan Arief Pratama, metode tersebut diadopsi dari pengalokasian kursi proporsional di bagian kongres Amerika Serikat.

Kemudian, Sainte Lague diperkenalkan kembali di Prancis oleh Andre Sainte Lague dalam artikelnya di tahun 1910. Lalu, metode ini pun mulai masif digunakan di sebagian besar wilayah Eropa dan Asia.

Dalam perhitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota, KPU pertama-tama akan menyeleksinya berdasarkan pencapaian nilai ambang batas parpol. Menurut sistem Parliamentary Threshold, parpol yang mampu mengantongi nilai 4% dapat melenggang ke Senayan.

Untuk menentukan perolehan kursinya, suara sah setiap parpol yang memenuhi ambang batas tersebut dapat dibagi dengan bilangan pembagi 1. Lalu, masing-masing angkanya dibagi lagi dengan bilangan ganjil 3, 5, 7.

Ilustrasi data perolehan suara. Foto: Shutterstock

Contohnya, di Kota Cimahi ada 4 partai politik yang mengikuti kontestasi DPRD Kabupaten/Kota. Masing-masing memperebutkan 4 kursi dengan jumlah perolehan suara sebagai berikut:

Dengan menggunakan metode Sainte Lague, maka masing-masing suara akan dibagi dengan angka pembagi 1.

Dari perhitungan awal, partai A mendapatkan kursi pertama karena memiliki jumlah suara terbanyak. Selanjutnya, suara partai A akan dibagi dengan angka ganjil selanjutnya, yaitu angka 3.

Dari perhitungan tersebut, partai yang berhak mendapatkan kursi kedua adalah partai C dengan perolehan suara 35.000. Lalu, partai C akan dibagi dengan angka 3. Sementara partai B dan D masih dibagi angka 1 karena belum mendapatkan kursi.

Selanjutnya, partai B berhak mendapatkan kursi ketiga dengan perolehan 20.000 suara. Lalu, partai B akan dibagi dengan angka 3, sementara partai D masih dibagi 1.

Dari perhitungan final ini, partai yang berhak mendapatkan kursi keempat adalah Partai A. Sementara partai lainnya tidak bisa karena memiliki jumlah suara yang lebih kecil.

Maka, daftar partai atau calon DPRD Kabupaten/Kota yang lolos adalah Partai A mendapatkan 2 kursi, Partai B mendapatkan 1 kursi, dan Partai C mendapatkan 1 kursi.

Baca juga: Perbedaan Quick Count, Real Count, dan Exit Poll dalam Proses Perhitungan Suara

(MSD)