Cara Menghitung PTKP beserta Contoh Kasusnya

Ilustrasi cara menghitung PTKP. Foto: pexels.com/Mikhail Nilov

Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahunnya. Dalam prosesnya, wajib pajak perlu menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 7, PTKP berfungsi sebagai pengurangan dalam penghitungan pajak penghasilan pribadi. Jika penghasilan wajib pajak di bawah PTKP, maka tidak ada kewajiban membayar pajak penghasilan.

Sebaliknya, jika melebihi batas PTKP, pajak harus dibayarkan sesuai ketentuan. Lalu, bagaimana cara menghitung PTKP dengan benar? Simak panduan lengkapnya di artikel ini!

Cara Menghitung PTKP

Ilustrasi cara menghitung PTKP. Foto: Pexels.com

Mengutip situs Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, PTKP menjadi dasar perhitungan PPh 21. Namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang masih belum memahami tarif PTKP saat melaporkan SPT.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi ditetapkan sebesar Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan.

Artinya, wajib pajak dengan penghasilan di bawah Rp 4.500.000 per bulan atau Rp 54.000.000 per tahun tidak akan dikenakan PPh 21. Meskipun begitu, mereka tetap harus melapor SPT hingga berstatus Non-Efektif (NE) sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Cara menghitung PTKP per tahun telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 pasal 11. Besarannya disesuaikan dengan status wajib pajak yang tercatat di awal tahun. Berikut rinciannya:

Baca Juga: Cara Mengisi Kode Barang di Coretax, PKP Wajib Tahu!

Ketentuan Tarif PTKP

Ilustrasi tarif PTKP. Foto: Pexels/Nataliya Vaitkevich

Agar lebih mudah menentukan tarif PTKP, berikut rincian ketentuannya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016:

Contoh Perhitungan SPT

Ilustrasi perhitungan SPT. Foto: Shutterstock

Untuk memahami perhitungannya lebih lanjut, berikut beberapa contoh kasus sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016:

Kasus 1

Retto bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan gaji sebulan Rp 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji.

Gaji Retto per bulan = Rp 5.750.000

Pengurangan iuran:

Total pengurangan = Rp 487.500

Penghasilan neto sebulan = gaji pokok - total pengurangan

= Rp 5.750.000 - Rp 487.500

= Rp 5.262.500

Penghasilan neto setahun = Rp 5.262.500 x 12 = Rp 63.150.000

PTKP setahun (kawin tanpa tanggungan) = Rp 58.500.000.

Penghasilan kena pajak setahun = Penghasilan neto setahun - PTKP

= Rp 63.150.000 - Rp 58.500.000.

= Rp 4.650.000

PPh 21 terutang = 5% x Rp 4.650.000 = Rp 232.500

PPh 21 bulan Januari = Rp 232.500 : 12 = Rp 19.375

Kasus 2

dr. Rais telah menikah dan memiliki 3 anak sebagai tanggungan finansialnya. Ia bekerja sebagai dokter di rumah sakit swasta dengan gaji tetap Rp 20.000.000 per bulan. Pada bulan Agustus, dr. Rais menerima jasa medis sebesar Rp 25.000.000.

Sementara, dr. Rais membayar iuran sebesar Rp 200.000 setiap bulan. Berapa perhitungan PPh 21 dr. Rais?

Gaji per bulan = Rp 20.000.000

Pengurangan:

Total pengurangan = Rp 700.000

Penghasilan neto sebulan = gaji pokok - total pengurangan

= Rp 20.000.000 - Rp 700.000

= Rp 19.300.000

Penghasilan neto setahun = Rp 19.300.000 x 12 = Rp 231.600.000

PTKP setahun:

Total PTKP setahun = Rp 72.000.000

Penghasilan kena pajak setahun = penghasilan neto setahun - PTKP

= Rp 231.600.000 - Rp 72.000.000

= Rp 159.600.000

PPh 21 terutang:

Total PPh 21 = Rp 18.940.000

PPh bulan Januari = Rp 18.940.000 : 12 = Rp 1.578.333

Adapun jasa medis yang diterima dr. Rais dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai.

Kasus 3

dr. Putra merupakan dokter kandungan yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu. Perjanjian yang telah disepakati antara dr. Putra dan rumah sakit adalah jasa dokter sesuai dengan jumlah pasien yang ditangani. Berikut ini rincian jasa dokter yang diterima dr. Putra dalam setahun:

Total dalam setahun: Rp 524.000.000

Berikut ini perhitungan PPh 21 untuk bulan Januari sampai Desember:

Perhitungan PPh 21 dr. Putra. Foto: Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016

Kasus 4

Oka, belum menikah, bekerja sebagai pegawai di PT Gemilang. Ia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp 2.000.000. Perhitungan SPT pajak Oka, yaitu:

Gaji sebulan (4 x Rp 2.000.000) = Rp 8.000.000

Pengurangan:

Penghasilan neto sebulan = Rp 8.000.000 - Rp 400.000

= Rp 7.600.000

Penghasilan neto setahun = Rp 7.600.000 x 12

= Rp 91.200.000

PTKP setahun (wajib pajak sendiri) = Rp 54.000.000

Penghasilan kena pajak = penghasilan neto setahun - PTKP

= Rp 91.200.000 - Rp 54.000.000

= Rp 37.200.000

PPh 21 = 5% x Rp 37.200.000 = Rp 1.860.000

PPh bulan Januari = Rp 1.860.000 : 12 = Rp 155.000

Kasus 5

Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan mendapatkan gaji sebesar Rp 5.000.000. Pada bulan Maret, Sudiro mendapatkan bonus sebesar Rp 8.000.000, sehingga di bulan tersebut ia menerima total gaji dan bonus Rp 13.000.000. Setiap bulan, Sudiro harus membayar iuran pensiun sebesar Rp 80.000. Berapa PPh yang harus dibayarkan?

PPh 21 atas gaji dan bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 5.000.000) = Rp 60.000.000

Bonus = Rp 8.000.000

Penghasilan bruto setahun = Rp 60.000.000 + Rp 8.000.000

= Rp 68.000.000

Pengurangan:

Total pengurangan = Rp 4.360.000

Penghasilan neto setahun = Rp 68.000.000 - Rp 4.360.000

= Rp 63.640.000

PTKP (untuk wajib pajak sendiri) = Rp 54.000.000

Penghasilan kena pajak setahun = penghasilan neto setahun - PTKP

= Rp 63.640.000 - Rp 54.000.000

= Rp 9.640.000

PPh 21 = 5% x Rp 9.640.000 = Rp 482.000

PPh 21 atas gaji setahun

Gaji setahun (12 x Rp 5.000.000) = Rp 60.000.000

Pengurangan:

Total pengurangan = Rp 3.960.000

Penghasilan neto setahun = Rp 60.000.000 - Rp 3.960.000

= Rp 56.040.000

PTKP (untuk wajib pajak sendiri) = Rp 54.000.000

Penghasilan kena pajak setahun = penghasilan neto setahun - PTKP

= Rp 56.040.000 - Rp 54.000.000

= Rp 2.040.000

PPh 21 = 5% x Rp 2.040.000 = Rp 102.000

PPh 21 atas bonus

PPh 21 atas gaji dan bonus - PPh 21 atas gaji = Rp 482.000 - Rp 102.000 = Rp 380.000.

(NSF)