Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 sesuai Keputusan MenPANRB
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu merupakan skema dari pemerintah untuk menata tenaga honorer sekaligus memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai instansi. Melalui sistem ini, instansi bisa mendapatkan tambahan tenaga profesional tanpa harus merekrut pegawai penuh waktu.
Nantinya, PPPK Paruh Waktu akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski begitu, ada sejumlah perbedaan mendasar dibanding PPPK Penuh Waktu, terutama terkait besaran gaji yang diterima.
Lantas, berapa gaji PPPK Paruh Waktu 2025? Simak artikel ini untuk mengetahui penjelasannya!
Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
Besaran gaji PPPK Paruh Waktu 2025 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.
Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu berhak menerima upah paling sedikit setara dengan besaran saat masih menjadi pegawai non-ASN atau minimal sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah penugasannya.
Sementara itu, sumber pendanaan untuk membayar upah PPPK Paruh Waktu dapat berasal dari pos selain belanja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menerima upah, PPPK Paruh Waktu juga berhak atas fasilitas lain sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, besaran upah PPPK Paruh Waktu tidak ditetapkan secara seragam oleh KemenPANRB. Penentuannya disesuaikan oleh masing-masing instansi atau pemerintah daerah berdasarkan kondisi dan kemampuan anggaran yang dimiliki.
Sebagai gambaran, besaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat mengacu pada besaran UMP tahun 2025. Dikutip dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, berikut rinciannya:
Aceh: Rp 3.685.616,00
Sumatera Utara: Rp 2.992.559,00
Sumatera Barat: Rp 2.994.193,47
Riau: Rp 3.508.776,22
Jambi: Rp 3.234.535,00
Sumatera Selatan: Rp 3.681.571,00
Bengkulu: Rp 2.670.039,39
Lampung: Rp 2.893.070,00
Bangka Belitung: Rp 3.876.600,00
Kepulauan Riau: Rp 3.623.654,00
DKI Jakarta: Rp 5.396.761,00
Jawa Barat: Rp 2.191.232,18
Jawa Tengah: Rp 2.169.349,00
DI. Yogyakarta: Rp 2.264.080,95
Jawa Timur: Rp 2.305.985,00
Banten: Rp 2.905.119,90
Bali: Rp 2.996.561,00
Nusa Tenggara Barat: Rp 2.602.931,00
Nusa Tenggara Timur: Rp 2.328.969,69
Kalimantan Barat: Rp 2.878.286,00
Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621,04
Kalimantan Selatan: Rp 3.496.195,00
Kalimantan Timur: Rp 3.579.313,77
Kalimantan Utara: Rp 3.580.160,00
Sulawesi Utara: Rp 3.775.425,00
Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000,00
Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527,37
Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551,70
Gorontalo: Rp 3.221.731,00
Sulawesi Barat: Rp 3.104.430,00
Maluku: Rp 3.141.700,00
Maluku Utara: Rp 3.408.000,00
Papua Barat: Rp 3.615.000,00
Papua Barat Daya: Rp 3.614.000,00
Papua: Rp 4.285.850,00
Papua Selatan: Rp 4.285.850,00
Papua Tengah: Rp 4.285.848,00
Papua Pegunungan: Rp 4.285.850,00
Baca Juga: Kapan SK PPPK Paruh Waktu 2025 Keluar? Begini Ketentuannya
(NSF)