Golput Melanggar Sila ke Berapa? Ini Penjelasannya

Ilustrasi Golput Melanggar Sila ke Berapa Foto: Unplash

Fenomena golongan putih (golput) sering terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tahukah Anda, aksi golput melanggar sila ke berapa?

Baik Pemilu, maupun Pilkada merupakan bagian dari demokrasi yang mencerminkan Pancasila. Aksi golput sama saja dengan mengabaikan Pancasila.

Adapun, golput biasanya didasari atas ketidakcocokan dengan para kandidat. Banyak orang merasa tidak ada calon atau partai yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.

Ada juga yang golput karena merasa kurang memahami calon atau program yang ditawarkan. Mereka merasa tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan yang tepat, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali.

Golput Melanggar Sila Berapa?

Ilustrasi Golput Melanggar Sila ke Berapa Foto: pexels

Menurut Franz Magnis yaitu golput adalah sikap yang diambil seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan calon pemimpin atau partai politik.

Lantas, golput melanggar sila ke berapa? Golput bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar Pancasila sila ke-4 yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan,". Alasannya, karena pada sila ini menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik

Jika merujuk pada 45 Butir Pancasila Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, tindakan golput tidak sesuai dengan butir 3, yaitu "Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama".

Golput dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila dan butir Pancasila tersebut. Di samping itu, perilaku golput bertentangan dengan asas demokrasi Indonesia tentang adanya keterlibatan warga negara dalam kontestasi pemilu.

Apakah Golput Termasuk Pelanggaran Hak?

Ilustrasi Golput Melanggar Sila ke Berapa Foto: pexels

Seperti yang sudah dijelaskan, golput menjadi fenomena yang kerap terjadi saat pemilu. Fenomena ini sering menimbulkan perdebatan, khususnya mengenai apakah golput dapat dianggap sebagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara atau tidak.

Menurut buku Meninjau Kembali Demokrasi Indonesia, ada dua perspektif dalam memandang persoalan tersebut, yaitu:

1. Penentangan Kewajiban Warga Negara

Berbicara soal golput, terdapat aturan resmi yang mengharuskan setiap warga negara hadir untuk mengikuti pemilu. Hal ini tercantum dalam pasal 43 nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mewajibkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin dan partai.

Meski golput tidak secara langsung melanggar hukum, tindakan ini dipandang oleh beberapa kalangan sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab

Oleh karena itu, golput bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak memberikan kontribusi yang seharusnya untuk menentukan arah pemerintah dan kebijakan negara.

2. Hak Politik yang Bebas

Meskipun demikian, ada beberapa ahli yang menganggap bahwa golput bukan merupakan bentuk dari pelanggaran aturan ataupun Pancasila.

Pandangan ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih ataupun tidak memilih dalam pemilihan umum. Hal ini ternyata selaras dengan UUD 45 pasal 28E ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Selain itu, dalam dokumen resmi PBB tentang hak dan partisipasi dalam politik menyebut setiap warga negara, dijamin hak atas kebebasan berekspresi.

Dampak Golput

Ilustrasi Golput Melanggar Sila ke Berapa Foto: pexels

Menurut buku berjudul Politik Milenial karya Ikhsan Ahmad, golput memberikan dampak negatif. Dampak ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu langsung dan tidak langsung. Berikut penjelasannya:

1. Dampak Langsung

2. Dampak Tidak Langsung

Baca Juga: Hukum Golput dalam Islam Menurut Para Ulama

(SFN)