Honor Panwascam Pilkada 2024 Beserta Tugas dan Wewenangnya
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPanitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) adalah badan yang dibentuk Bawaslu untuk menyukseskan jalannya pemungutan suara di tingkat kecamatan. Honor Panwascam Pilkada 2024 jumlahnya berbeda-beda untuk setiap jabatan.
Jabatan Panwascam terdiri dari ketua, anggota, kepala sekretariat, dan lain-lain. Ketua selaku pemangku jabatan tertinggi mendapatkan honor paling besar dalam pelaksanaan pemilu tahun ini.
Ketentuan mengenai besaran honor Panwascam diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022. Lantas, berapa nominal honor masing-masing jabatan Panwascam? Simak selengkapnya di bawah ini.
Besaran Honor Panwascam Pilkada 2024
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan honor yang berbeda pada tiap jabatan Panwascam Pilkada 2024. Berikut ini rinciannya:
Ketua Panwascam: Rp 2.200.000 per bulan
Anggota Panwascam: Rp 1.900.000 per bulan
Kepala Sekretariat Panwascam: Rp 1.550.000 per bulan
Pelaksana Teknis PNS: Rp 900.000 per bulan
Pelaksana Teknis Non PNS: Rp 1.500.000 per bulan
Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS): Rp 750.000 per bulan
Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS): Rp1.000.000 per bulan
Tidak hanya mendapatkan honor, petugas pengawasan Pilkada 2024 juga dijamin oleh asuransi jika terjadi kecelakaan kerja, berikut detailnya:
Meninggal dunia: Rp 36.000.000 per orang
Catat permanen: Rp 30.800.000 per orang
Luka berat: Rp 16.500.000 per orang
Luka sedang: Rp 8.250.000 per orang
Bantuan biaya pemakaman: Rp 10.000.000 per orang
Tugas dan Wewenang Panwascam Pilkada 2024
Tugas dan wewenang Panwascam diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 2015. Berikut ini rinciannya:
1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap
pelaksanaan Kampanye
perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan
penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK
proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS
pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
2. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan.
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan.
7. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Kewajiban Panwascam Pilkada 2024
UU Nomor 1 Tahun 2015 juga mengatur kewajiban Panwascam dalam proses pemilihan, berikut ini detailnya:
Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kabupaten/Kota.
Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Cara Mengisi Form Tanggapan Masyarakat di Laman KPU
(DEL)