Mengapa Demokrasi Banyak Diadopsi sebagai Sistem Politik di Berbagai Negara?
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDemokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Konsep ini pertama kali muncul di Yunani Kuno, ketika rakyat memiliki hak untuk secara langsung menentukan arah kebijakan negara.
Seiring perkembangan zaman, nilai-nilai demokrasi terus menyebar dan menjadi fondasi bagi banyak bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Lantas, dapatkah Anda jelaskan mengapa demokrasi banyak diadopsi sebagai sistem politik di berbagai negara?
Simak pembahasannya berikut untuk memahami alasan di balik penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan di berbagai negara!
Alasan Mengapa Demokrasi Banyak Diadopsi sebagai Sistem Politik di Berbagai Negara
Sebagian besar negara di dunia mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Bahkan, beberapa negara yang tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip demokrasi pun enggan jika disebut sebagai negara yang tidak demokratis.
Secara objektif, ada beberapa hal dalam sistem pemerintahan demokrasi yang tidak dimiliki oleh sistem pemerintahan lainnya. Inilah yang membuat banyak negara mengadopsinya sebagai sistem politik.
Dikutip dari Jurnal Humanika Vol. 19 No. 1 (2014) oleh Sri Rahayu Wilujeng dari Universitas Diponegoro, berikut beberapa alasan mengapa demokrasi banyak diadopsi sebagai sistem politik di berbagai negara:
Demokrasi mencegah lahirnya pemerintahan otoriter yang kejam dan sewenang-wenang.
Demokrasi menjamin hak asasi manusia yang tidak diberikan oleh sistem pemerintahan lainnya.
Demokrasi memberikan kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negara dibandingkan sistem politik lain.
Demokrasi melindungi kepentingan dasar rakyat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Pemerintahan demokratis memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri secara bebas.
Demokrasi menumbuhkan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demokrasi mendorong perkembangan manusia lebih optimal dibandingkan sistem politik lain.
Pemerintahan demokratis menciptakan tingkat persamaan politik yang lebih tinggi.
Negara-negara demokratis modern cenderung tidak berperang satu sama lain.
Negara demokrasi umumnya lebih makmur dibandingkan negara dengan sistem politik lainnya.
Baca Juga: Pengertian Supremasi Sipil yang Berkaitan dengan Prinsip Dasar Demokrasi
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Mengutip situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), Indonesia disebut sebagai negara demokrasi karena seluruh proses pemerintahannya dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, kedaulatan tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum anggota DPR, presiden, hingga kepala daerah.
Namun, seiring berjalannya waktu, sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Berikut penjelasannya:
Demokrasi Parlementer (1945-1959): Rakyat diberi hak untuk memilih wakilnya di parlemen.
Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Diterapkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem ini bersifat lebih otoriter, dengan tujuan untuk mengatasi perpecahan politik dan menjaga stabilitas nasional.
Demokrasi Pancasila (1966-1998): Berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemerintah memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam proses politik, meski kebebasan politik masih terbatas karena dominasi pemerintah.
Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang): Setelah lengsernya Soeharto, Presiden B.J. Habibie membuka era baru dengan memberikan kebebasan politik dan kebebasan pers yang lebih luas.
(NSF)