Mengapa Uang Elektronik Dianggap Lebih Praktis Daripada Uang Kertas?

Ilustrasi mengapa uang elektronik dianggap lebih praktis daripada uang kertas. Foto: Pexels/Karolina Grabowska

Di era digital, semakin banyak orang yang beralih dari uang kertas menuju uang elektronik. Sebab, transaksi dengan uang elektronik dinilai lebih praktis dan mudah. Namun, tahukah Anda mengapa uang elektronik dianggap lebih praktis dibandingkan uang kertas?

Alasan utamanya karena pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai saat berbelanja ataupun berwisata. Kondisi ini dapat meminimalisir risiko kehilangan uang tunai dan kecopetan.

Selain itu, ada faktor lain yang mendorong masyarakat beralih ke uang elektronik. Apa saja? Simak artikel berikut untuk mengetahui penjelasannya lebih lanjut.

Mengapa Uang Elektronik Dianggap Lebih Praktis Daripada Uang Kertas?

Ilustrasi mengapa uang elektronik dianggap lebih praktis daripada uang kertas. Foto: Dewi Rachmat Kusuma/kumparan

Menurut buku Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X karya Alam S., uang adalah benda yang diterima masyarakat sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Agar dapat digunakan, uang harus bersifat umum dan mudah diterima.

Jika dahulu uang hanya berbentuk fisik, kini uang juga tersedia dalam bentuk elektronik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang beralih dari uang kertas ke uang elektronik karena dinilai lebih praktis dan efisien.

Mengutip artikel ilmiah berjudul Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia oleh Decky Hendrasyah, Bank Sentral Eropa mendefinisikan uang elektronik (e-money) sebagai toko moneter elektronik yang menyimpan nilai pada perangkat teknis dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Pertanyaannya, mengapa uang elektronik dianggap lebih praktis dibandingkan uang kertas? Dihimpun dari situs Corporate Finance Institue dan Mineral Tree, ini jawabannya:

1. Kemudahan dan Fleksibilitas

Uang elektronik menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang tinggi dibandingkan uang kertas. Transaksi dengan uang elektronik dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun, tanpa perlu membawa uang tunai atau memikirkan uang kembaliannya. Hal ini membuat proses pembayaran lebih praktis dan efisien.

2. Adanya Rekam Jejak Transaksi

Uang elektronik menghadirkan fitur rekam jejak transaksi otomatis secara real-time. Dengan catatan digital yang tersimpan, pengguna dapat dengan mudah melacak pengeluaran tanpa perlu mencatatnya secara manual seperti saat menggunakan uang kertas. Alhasil, pengguna dimudahkan untuk membuat laporan keuangan dan perencanaan anggaran yang lebih terstruktur.

3. Mencegah Penipuan

Uang elektronik juga berperan dalam mencegah tindak penipuan. Sebab, setiap transaksi tercatat secara rinci, sehingga aliran dana dapat ditelusuri dengan mudah.

Itu mengapa, uang elektronik dapat meningkatkan transparansi, memperkuat keamanan, dan membantu mencegah berbagai praktik kecurangan dalam sistem keuangan.

4. Transaksi Lebih Cepat

Uang elektronik memungkinkan transaksi langsung dalam hitungan detik, di mana prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan uang kertas. Selain itu, penggunaan uang elektronik dapat meminimalisir kendala yang terjadi saat pembayaran tunai, salah satunya yaitu antrean panjang.

5. Lebih Aman

Pengguna uang elektronik tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Sebab, setiap transaksi pembayarannya dapat dilakukan lewat ponsel atau kartu debit dan kredit.

Selain itu, sistem keamanan seperti kata sandi atau verifikasi juga membuat transaksi lebih aman terlindungi. Sehingga, risiko pencurian dapat diminimalkan. Ini alasan mengapa uang elektronik dianggap lebih aman dibandingkan uang kertas.

Baca Juga: Mengenal Doom Spending, Kebiasaan Berbelanja yang Mengancam Keuangan Gen Z

Persyaratan dan Karakteristik Uang Elektronik

Ilustrasi uang elektronik. Foto: Unsplash CardMapr.nl

Sebelum digunakan untuk bertransaksi, uang elektronik harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Ini diperlukan guna memastikan transaksi aman dan terlindungi. Adapun persyaratan yang dimaksud yakni sebagai berikut:

Di samping itu, uang elektronik juga harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Dihimpun dari skripsi berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang Elektronik oleh Kevin Yulio Tan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berikut beberapa karakteristiknya:

1. Bentuk Digital

Uang elektronik harus berbentuk digital dan dapat disimpan dalam aplikasi ponsel atau kartu dengan chip. Kemudian, saldo yang tersimpan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran maupun transfer dana sesuai kebutuhan pengguna.

2. Nilai Uang Terbatas

Nilai saldo dalam uang elektronik memiliki batas maksimal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, batas maksimal saldo untuk uang elektronik tanpa registrasi (unregistered) adalah Rp 2.000.000, sedangkan untuk uang elektronik terdaftar (registered) adalah Rp 10.000.000.

3. Dapat Ditarik Secara Tunai

Uang elektronik harus dapat ditarik dalam bentuk tunai serta digunakan untuk berbagai transaksi elektronik sesuai kebutuhan pengguna. Dengan demikian, uang elektronik berfungsi sebagai alternatif pembayaran yang menggantikan uang kertas.

4. Diterbitkan oleh Penyelenggaran yang Diatur Bank Indonesia

Penyelenggara yang menerbitkan atau menyediakan fasilitas uang elektronik wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Setiap pihak yang mengajukan izin sebagai penyelenggara uang elektronik harus memenuhi persyaratan umum serta aspek kelayakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Keamanan

Uang elektronik harus dilengkapi dengan sistem dan mekanisme keamanan yang kuat. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan serta pencurian data.

Penyelenggara umumnya menerapkan teknologi enkripsi dan otentikasi guna memastikan keamanan setiap transaksi. Dengan demikian, risiko kerugian bagi pengguna dapat diminimalkan.

6. Transparansi

Penyelenggara uang elektronik wajib menyampaikan informasi secara jelas dan transparan. Hal ini mencakup keabsahan serta kebenaran dokumen, data, dan informasi yang diberikan kepada Bank Indonesia dalam proses pengajuan izin.

Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakabsahan dalam dokumen maupun data yang disampaikan, Bank Indonesia berhak membatalkan izin atau mencabut persetujuan yang telah diberikan.

(NSF)