Poin Penting Aturan Baru Dana Pensiun ASN, TNI, dan Polri
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMenteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru saja menerbitkan aturan baru dana pensiun dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tujuan penetapan aturan ini untuk meningkatkan transparansi dan mitigasi risiko pada program jaminan hari tua.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PMK Nomor 66/PMK.02/2021. Apa saja poin penting dalam aturan baru dana pensiun ASN, TNI, Polri? Simak pembahasannya berikut ini!
Perubahan dalam Aturan Baru Dana Pensiun ASN, TNI, dan Polri
Secara garis besar, aturan baru dana pensiun ASN, TNI, dan Polri mengatur tata kelola iuran serta mekanisme pelaporan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah penetapan batas kesehatan keuangan atau tingkat solvabilitas yang wajib dipenuhi oleh pengelola program.
Dalam pasal 5 PMK Nomor 118 Tahun 2025 disebutkan bahwa pengelola program diwajibkan menjaga tingkat solvabilitas minimal sebesar 2 persen dari liabilitas asuransi. Berikut isi pasalnya: "Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari Liabiilitas Asuransi."
Selain solvabilitas, PMK terbaru ini juga menegaskan ketentuan mengenai iuran peserta. Dalam aturan baru, iuran program beserta hasil pengembangannya secara resmi diakui sebagai pendapatan dan dicatat dalam laporan laba rugi pengelola program.
Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: "Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan dan diakui dalam laporan laba/rugi Pengelola Program."
Mekanisme ini diterapkan untuk meningkatkan transparansi serta memastikan setiap pergerakan dana dapat dipantau dan diaudit secara jelas oleh otoritas terkait.
Baca Juga: Apakah PPPK Paruh Waktu Dapat Pensiun? Begini Ketentuannya
Estimasi Dana Pensiun ASN, TNI, Polri
Aturan baru dana pensiun ASN, TNI, dan Polri tidak mengatur nominal pensiun bulanan secara langsung, melainkan berfokus pada penguatan tata kelola dan keamanan pengelolaan dana pensiun. Jadi, nominal dana pensiun tidak mengalami perubahan. Berikut adalah estimasi nominalnya:
1. ASN
Golongan I: Rp 1.748.100 - Rp 2.256.700
Golongan II: Rp 1.748.100 - Rp 3.208.800
Golongan III: Rp 1.748.100 - Rp 4.029.600
Golongan IV: Rp 1.748.100 - Rp 4.957.100
2. TNI
Golongan I (Tamtama): Rp 1.643.500 - Rp 2.220.600
Golongan II (Bintara): Rp 1.643.500 - Rp 3.024.500
Golongan III (Perwira Pertama): Rp 1.643.500 - Rp 3.585.500
Golongan IV (Perwira Menengah/Tinggi): 1.643.500 - 5.930.800
3. Polri
Golongan I (Tamtama): Rp 1.643.500 - Rp 2.220.600
Golongan II (Bintara): Rp 1.643.500 - Rp 3.024.500
Golongan III (Perwira Pertama): Rp 1.643.500 - Rp 3.585.500
Golongan IV (Perwira Menengah): Rp 1.643.500 - Rp 3.932.600
Golongan V (Perwira Tinggi): Rp 1.643.500 - Rp 4.448.100
(NSF)