Tiga Opsi Implementasi Kurikulum Merdeka yang Bisa Dilakukan Sekolah

ilustrasi kurikulum merdeka. Foto: unsplash.com.

Implementasi Kurikulum Merdeka perlu diketahui pihak sekolah agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan maksimal. Sebab, kurikulum ini berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa.

Adapun, Kurikulum Merdeka merupakan sebuah konsep kurikulum yang saat ini diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kurikulum ini mulai diperkenalkan sejak tahun 2022 dan diharapkan dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Latar Belakang Kurikulum Merdeka

ilustrasi kurikulum merdeka. Foto: unsplash.com.

Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari rangkaian kebijakan pendidikan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kurikulum ini dirumuskan dengan tujuan dapat mengatasi kesenjangan kualitas belajar antarwilayah maupun antarkelompok sosial-ekonomi.

Pada Kurikulum Merdeka, setiap satuan pendidikan diberikan fleksibilitas dalam menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing. Hal ini berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya yang cenderung seragam di seluruh Indonesia, tanpa memperhatikan kebutuhan lokal.

Pihak sekolah diberikan kebebasan untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Begitu pun dengan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Kebebasan tersebut memberikan kesempatan bagi sekolah untuk lebih inovatif, khususnya dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna.

Dalam hal penilaian, Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada proses dan kemajuan belajar siswa, bukan sekadar hasil akhir. Guru dapat menggunakan berbagai bentuk asesmen, seperti asesmen formatif dan sumatif, untuk memahami perkembangan siswa secara lebih holistik.

Apa Saja Opsi Implementasi Kurikulum Merdeka?

ilustasi implementasi kurikulum merdeka. Foto; pexels.com.

Menyadur laman merdekabelajar.dairikab.go.id, implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan dan kondisi sekolah.

Sejak tahun Ajaran 2021/2022 Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan oleh 2500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK).

Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK-B, SD & SDLB kelas I dan IV, SMP & SMPLB kelas VII, SMA & SMALB dan SMK kelas X.

Mengutip laman Kemendikbud.go.id, ada tiga opsi untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yaitu:

Baca Juga: Salah Satu Perubahan Struktur Kurikulum pada Kurikulum Merdeka di Jenjang SMP

Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka

Kebijakan implementasi kurikulum merdeka. Foto: unsplash.com.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sekolah diberi kebebasan untuk menentukan metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal, kebutuhan peserta didik.

Namun, implementasi tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka:

1. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)

SKL adalah kriteria minimal terkait sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dicapai siswa di akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi panduan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat, dan Kurikulum Merdeka.

2. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Standar isi menjelaskan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Materi ini didasarkan pada muatan wajib, konsep keilmuan, serta jalur dan jenis pendidikan. Standar ini berlaku untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat, dan Kurikulum Merdeka.

3. Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

Sekolah perlu memperhatikan standar pendidikan guru yang relevan dan kompeten dengan materi pembelajaran.

4. Keputusan Kepala BSKAP No. 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran menjelaskan target pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam Kurikulum Merdeka.

5. Keputusan Kepala BSKAP No. 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub elemen Profil Pelajar Pancasila

Setiap materi dan kegiatan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka harus berdasarkan dengan dimensi, elemen, dan sub elemen Pancasila. Adapun, maksud dari profil pelajar Pancasila adalah upaya yang perlu dilakukan sekolah agar siswa memiliki karakter yang sesuia dengan nilai-nilai Pancasila.

Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka

ilustrasi tantangan implementasi kurkulum merdeka. Foto: unsplash.com.

Beberapa penelitian yang mengaji tentang Implementasi Kurikulum Merdeka menyebut bahwa terdapat kesulitan yang sering dialami para guru maupun siswa.

Dikutip dari jurnal Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review tulisan Sucipto, dkk., berikut tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka meliputi:

1. Sarana dan Prasarana yang Belum Menunjang

Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan berbagai sumber daya yang memadai, seperti akses terhadap teknologi, bahan ajar, serta pelatihan bagi para guru.

Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung penerapan kurikulum ini, terutama di daerah-daerah yang masih minim infrastruktur.

2. Sumber Daya Guru yang Belum Siap

Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan guru dalam mengadaptasi pendekatan baru ini. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam menyusun rencana pembelajaran.

Tidak semua guru terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasaan lebih besar dalam menentukan materi dan metode yang sesuai dengan konteks siswa.

3. Kesulitan Melakukan Evaluasi Pembelajaran

Sistem penilaian atau evaluasi juga harus disesuaikan dengan konsep Kurikulum Merdeka. Sebagai kurikulum yang menekankan pada proses dan bukan hanya hasil akhir, evaluasi harus mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam.

4. Adanya Ketimpangan Kondisi Sekolah

Di Indonesia, kondisi setiap sekolah sangat bervariasi. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan mungkin lebih siap dalam menerapkan Kurikulum Merdeka karena memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pelatihan guru, sementara sekolah di daerah terpencil menghadapi lebih banyak kendala teknis.

(IPT)