5 Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Ilustrasi Bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal, Sumber: Pexels/Asad Photo Maldives

Politik pada masa demokrasi liberal adalah periode yang seringkali penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal?

Pada demokrasi liberal, prinsip-prinsip dasar, seperti hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan pemerintahan, menjadi terbatas. Prinsip ini juga telah menjadi landasan sistem politik di banyak negara di berbagai belahan dunia.

Bagaimana Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Liberal?

Ilustrasi Bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal, Sumber: Pexels/ARomina Ordóñez

Masa demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950-1959 merupakan periode bersejarah yang sarat dengan peristiwa dan gejolak politik. Banyak sekali kondisi yang terjadi pada saat itu, seperti pergantian kabinet yang cepat.

Inilah jawaban bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal, yang dikutip dari buku Seri TEMPO: Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959, TEMPO, (2021).

1. Pergantian Kabinet yang Cepat

Periode ini dicirikan oleh pergantian kabinet yang sangat cepat. Sistem multi-partai membuat munculnya berbagai koalisi pemerintah yang berumur pendek.

Ini menciptakan ketidakstabilan politik yang signifikan, dengan berbagai kabinet, seperti Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, dan lainnya yang hanya bertahan dalam waktu singkat. Ketidakstabilan ini mencerminkan tantangan dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

2. Hubungan Pusat dan Daerah

Pergantian kabinet yang sering terjadi memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah merasa kurang diperhatikan, terutama karena masih dalam tahap pembangunan pasca-kemerdekaan.

Hal ini menciptakan potensi ketidakpuasan yang dapat memicu gerakan separatisme di beberapa daerah, menantang persatuan nasional.

3. Pemilu Pertama pada 1955

Pemilihan Umum pertama pada tahun 1955 adalah tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu ini menghasilkan empat partai sebagai pemenang, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

4. Kemacetan Dewan Konstituante

Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru mengalami kemacetan selama beberapa tahun. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan konstitusi baru menciptakan kekecewaan di kalangan masyarakat.

Hal ini berujung pada pengumuman Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno, yang mengembalikan UUD 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan ancaman terhadap persatuan negara, Presiden Soekarno dan TNI mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Dekrit ini melarang semua kegiatan politik, memulihkan UUD 1945, dan membentuk MPR. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap situasi politik yang semakin buruk dan pemberontakan yang mengancam kesatuan bangsa.

Baca juga: Perbedaan Demokrasi Pancasila, Terpimpin, dan Liberal

Itulah penjelasan mengenai bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal. Kondisi politik yang terjadi selama periode ini memengaruhi perkembangan politik Indonesia hingga saat ini dan merupakan bagian integral dari sejarah politik bangsa ini. (RIZ)