8 Contoh Penerapan Hak Warga Negara Indonesia yang Diatur dalam UUD 1945

Hak warga negara Indonesia sudah diatur dalam. Foto hanya ilustrasi. Sumber foto: Unsplash/Mufid

Hak warga negara Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945. Penerapan hak warga negara Indonesia ini diwujudkan dalam langkah-langkah konkret dan bukan sebatas wacana.

Dikutip dari buku Hukum Kewarganegaraan, Isharyanto (2021), hak ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD 1945. Melalui penerapan ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara adil dan setara.

Contoh Penerapan Hak Warga Negara Indonesia

Hak warga negara Indonesia sudah diatur dalam. Foto hanya ilustrasi. Sumber foto: Unsplash/Mufid

Hak warga negara yang dijamin dalam UUD meliputi hak asasi manusia. Mulai dari kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta status kewarganegaraan.

Contoh penerapan hak warga negara Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945. Berikut ini beberapa contoh penerapannya.

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemerintah dan lembaga negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negara. Contohnya, adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertugas mengawasi dan melaporkan pelanggaran HAM.

2. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul

Warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi dan berkumpul secara damai. Contohnya, warga dapat membentuk serikat pekerja, organisasi sosial, atau kelompok advokasi untuk menyuarakan kepentingan bersama.

3. Hak Pendidikan

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah berkewajiban menyediakan akses pendidikan dan menjamin kualitasnya. Contohnya, program wajib belajar 12 tahun yang diimplementasikan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah.

4. Hak untuk Memilih dan Dipilih

Warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Contohnya, pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat, presiden, dan pejabat publik lainnya.

5. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan Layak

Warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Pemerintah berkewajiban menciptakan kebijakan yang mendukung lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial.

Contohnya, program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tujuannya untuk mendukung akses pendidikan bagi keluarga miskin.

6. Hak Kesehatan

Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Pemerintah harus menyediakan akses layanan kesehatan dan melindungi kesehatan masyarakat.

Contohnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini menyediakan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara.

7. Hak atas Properti

Warga negara memiliki hak untuk memiliki, memanfaatkan, dan menikmati hasil dari properti. Contohnya, undang-undang yang mengatur kepemilikan tanah dan perlindungan hak atas properti.

8. Hak untuk Beragama dan Beribadah

Warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Negara harus melindungi kebebasan beragama. Contohnya, beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia yang dihormati dan dilindungi.

Baca juga: 9 Contoh Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara yang Terjadi di Lingkungan Sekitar

Penerapan hak warga negara Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 dan wajib dipatuhi oleh lembaga, negara, maupun masyakarat. Selain mendapatkan hak, warga negara juga memiliki kewajiban. Semuanya itu harus dilaksanakan dengan seimbang. (Gin)