9 Contoh Soal Psikotes Bawaslu Kabupaten dan Jawabannya

Ilustrasi Contoh Soal Psikotes Bawaslu Kabupaten, sumber foto (Dimitri Karastelev) by unsplash.com

Contoh soal psikotes Bawaslu kabupaten adalah kumpulan soal yang perlu dipelajari jika ingin mendaftar posisi tersebut. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Agar bisa menjadi bagian dari Bawaslu, maka ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya mengikuti ujian psikotes. Agar dapat lolos pada tahap ini, maka penting sekali bagi setiap pendaftar untuk mempersiapkan diri dengan cara berlatih mengerjakan soal.

Contoh Soal Psikotes Bawaslu Kabupaten

Ilustrasi Contoh Soal Psikotes Bawaslu Kabupaten, sumber foto (The Climate Reality Project) by unsplash.com

Mengutip buku Panduan Resmi Tes Psikotes Terlengkap oleh Tim Bintang Psikologi (2018), psikotes merupakan jenis tes yang dilakukan untuk mengetahui kepribadian, potensi diri, dan bahkan kecerdasan seseorang. Berikut adalah contoh soal psikotes Bawaslu kabupaten dan jawabannya yang bisa digunakan untuk latihan:

1. Lembaga manakah yang berwenang untuk menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran pidana Pemilu?

A. Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

B. Pengadilan Negeri

C. Pengadilan Tinggi

D. Komisi Pemilihan Umum

E. Kejaksaan Negeri

Jawab: A

2. Sengketa pemilihan antara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Kabupaten/Kota diselesaikan oleh?

A. KPU Kabupaten

B. Panwas Kecamatan

C. Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Bawaslu Provinsi

E. PTUN

Jawaban: C

3. Siapakah yang mempunyai kewenangan untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden berdasarkan konstitusi?

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat

B. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

C. Komisi Yudisial

D. Dewan Perwakilan Rakyat beserta Mahkamah Agung

E. Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: A

4. Undang-undang Dasar 1945 kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar ketentuan ini tertuang dalam?

A. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

B. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

C. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

D. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

E. Tidak ada jawaban yang benar

Jawaban: B

5. Undang-undang apa yang mengatur penyelenggara pemilu sebelum adanya Undang-undang No 7 Tahun 2017?

A. Undang-undang No 2 Tahun 2011

B. Undang-undang No 15 Tahun 2011

C. Undang-undang No 1 Tahun 2011

D. Undang-undang No 11 Tahun 2011

E. Undang-undang No 13 Tahun 2011

Jawaban: B

6. Sebelum berlaku undang-undang no 7 tahun 2017, penyelenggara Pemilu diatur dalam undang-undang .......

A. Undang-undang nomor 22 tahun 2007

B. Undang-undang nomor 8 tahun 2012

C. Undang-undang nomor 12 tahun 2003

D. Undang-undang nomor 15 tahun 2011

E. Undang-undang nomor 2 tahun 2011

Jawaban : D

7. Berapa maksimal jumlah pemilih untuk Pemilu di setiap TPS menurut pasal 350 Undang-undang No

7 Tahun 2017 dan Np 8 Tahun 2015?

A. 800 dan 1000 orang

B. 700 dan 800 orang

C. 500 dan 800 orang

D. 500 dan 600 orang

E. 600 dan 700 orang

Jawaban: C

8. Tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat ......... Sebelum hari pemungutan suara.

A. 15 Bulan

B. 24 Bulan

C. 26 Bulan

D. 20 bulan

E. 18 Bulan

Jawaban: D

9. Menurut pasal 350 undang-undang nomor 7 tahun 2017, dan pasal nomor 8 tahun 2015, jumlah pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak ...... Orang.

A. 300 dan 500 orang

B. 500 dan 600 orang

C. 600 orang

D. 500 dan 800 orang

E. 800 dan 1000 orang

Jawaban: D

Baca juga: Latihan Contoh Soal Tes Bawaslu Kabupaten dan Kunci Jawaban

Contoh soal psikotes Bawaslu kabupaten dan jawabannya yang disebutkan di atas sangat efektif digunakan untuk latihan. Dengan begitu, wawasan tentang Pemilu akan semakin bertambah. (DLA)