Alasan Liberalisme dan Sosialisme Tidak Dijadikan Landasan Proses Penegakan HAM

Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan HAM. Sumber: pexels.com

Bicara soal ideologi yang berlaku di suatu negara, tentunya tidak terlepas dari berbagai hak yang diberikan kepada warga negaranya. Termasuk Hak Asasi Manusia atau HAM. Hal inilah yang kerap menimbulkan pertanyaan mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan HAM.

Pertanyaan ini muncul karena realitanya, proses penegakan HAM lebih cocok diaplikasikan dengan ideologi demokrasi. Tentunya ada beberapa faktor yang membuat liberalisme dan sosialisme tidak cocok menjadi landasan penegakan HAM. Apa sajakah itu?

Mengapa Liberalisme dan Sosialisme Tidak Patut Dijadikan Landasan dalam Proses Penegakan HAM?

Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan HAM. Sumber: pexels.com

Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Edi Rohani, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun beberapa alasan mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan HAM adalah sebagai berikut.

1. Liberalisme Lebih Mengutamakan Kebebasan Individu Tanpa Batasan

Prinsip yang dianut liberalisme pada dasarnya memang tidak bisa dijadikan sebagai landasan HAM. Sebab, liberalisme lebih mengedepankan nilai kebebasan individu tanpa adanya batasan.

Hal ini tentu bertentangan dengan HAM yang memiliki peran untuk menjaga hak dengan tetap menjalankan kewajiban untuk menghormati HAM individu yang lain. Tanpa adanya batasan individu, sudah pasti akan membuat orang berbuat sesuka hati tanpa memikirkan kepentingan orang lain.

2. Sosialisme Memicu Dominasi Negara atas Individu

Dalam bidang ekonomi, prinsip dasar sosialisme adalah kepemilikan sesuatu harus dimiliki oleh sekelompok atau negara agar dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan kesenjangan.

Sayangnya, hal ini justru membuat negara atau kelompok tertentu menjadi lebih mendominasi individu tanpa adanya keseimbangan HAM.

3. Pendekatan HAM

Hakikatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dicabut, dipindah paksa, ataupun direbut orang lain. Artinya, HAM memiliki posisi yang sama bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan tertentu.

Oleh karena itu, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan penegakan HAM karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi konsep ketuhanan, kemanusiaa, kesatuan, dan keadilan.

4. Liberalisme dan Sosialisme Bertentangan dengan Pancasila

Salah satu alasan lain yang membuat liberalisme dan sosialisme tidak bisa menjadi landasan proses penegakan HAM adalah karena kedua paham tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada dasarnya, Pancasila mengutamakan keseimbangan antara peran individu dan sosial atau umum. Jadi, individu tidak hanya mempunyai hak, tetapi juga kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik.

Baca Juga: Pengertian HAM dan Jenis-Jenisnya

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah sangat jelas mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan HAM, kan? (Anne)