Alasan Rakyat Pribumi Mengartikan Cultuurstelsel dengan Sebutan Tanam Paksa
Penulis kumparan
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBangsa Indonesia pernah merasakan berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Ada banyak kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia pada masa itu, salah satunya adalah tanam paksa. Rakyat pribumi mengartikan cultuurstelsel dengan sebutan tanam paksa karena dalam pelaksanaannya proyek penanaman dilakukan dengan cara paksa.
Siapa yang mencetuskan sistem tanam paksa dan bagaimana sejarahnya? Simak jawabannya berikut ini.
Baca juga: Alasan dan Latar Belakang Dihapuskannya Sistem Tanam Paksa di Indonesia
Rakyat Pribumi Mengartikan Cultuurstelsel dengan Sebutan Tanam Paksa Karena
Dikutip dari Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VIII yang disusun oleh Sugiharsono, dkk (2008), Indonesia pernah berada di bawah kekuasaan Inggris pada tahun 1811-1816. Setelah kembali dikuasai oleh Belanda, ternyata pemerintah Belanda sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Pada tahun 1829, Johannes Van den Bosch mengajukan beberapa usulan mengenai cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Indonesia ke raja Belanda. Salah satu usulan tersebut adalah bagaimana cara untuk menghasilkan lebih banyak produk tanaman yang bisa dijual di pasar dunia.
Konsep yang diusulkan oleh Van den Bosch inilah yang kemudian dikenal dengan cultuurstelsel. Alasan rakyat pribumi mengartikan cultuurstelsel dengan sebutan tanam paksa karena dalam pelaksanaannya proyek penanaman dilakukan dengan cara paksa.
Ketentuan-Ketentuan Sistem Tanam Paksa
Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan kebijakan tanam paksa yang berupa petani Jawa diwajibkan untuk menanam jenis-jenis tanaman yang bisa diekspor. Tanaman yang ditanam pada masa itu adalah kopi, tebu, tembakau, dan lainnya.
Sistem tanam paksa memiliki ciri rakyat Jawa diwajibkan membayar pajak berupa barang dengan hasil pertanian yang mereka tanam. Ada ketentuan untuk mempermudah pelaksanaan tanam paksa yang dimuat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1834 N0. 22 sebagai berikut:
Berdasarkan persetujuan, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasar dunia.
Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tanam paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan atau tanaman ekspor (jenis tanaman untuk tanam paksa) tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
Tanah yang disediakan untuk tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
Hasil tanaman dagangan itu wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka ditaksir kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.
Penduduk desa bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa itu di bawah pengawasan langsung oleh para penguasa pribumi, sedang pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.
Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya rakyat boleh menolak tanam paksa dan tanah yang disewakan oleh rakyat memang berdasarkan persetujuan serta kemauan rakyat.
Pada pelaksanaannya, rakyat dipaksa menyewakan tanah mereka dan bahkan tanah yang dipakai lebih dari seperlima, terkadang sampai separuh dari luas tanah petani.
Sekian penjelasan mengenai Cultuurstelsel atau tanam paksa yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Jangan bosan mempelajari sejarah bangsa ya! (KRIS)