Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten dari Pengguna
Contoh Ancaman Internal dalam Bidang Politik dan Cara Mengatasinya
2 September 2022 20:19 WIB
·
waktu baca 4 menitDiperbarui 29 April 2023 14:47 WIB
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Contoh ancaman internal dalam bidang politik adalah pengerahan massa. Segala bentuk ancaman internal tidak bisa dibenarkan, apalagi dalam bidang politik. Pasalnya, politik adalah suatu bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman internal harus dapat diberantas agar kehidupan masyarakat bisa aman, tentram.
ADVERTISEMENT
Selain ancaman internal, ancaman eksternal juga menjadi permasalahan yang akan selalu dijumpai, baik di Negara maju maupun berkembang. Namun, ironisnya ancaman internal jauh lebih sulit untuk diidentifikasi karena ibaratnya seperti melawan musuh di dalam selimut.
Agar semakin paham, simak contoh ancaman internal di bidang politik dan cara mengatasinya di artikel ini.
Contoh Ancaman Internal dalam Bidang Politik
Berikut ini termasuk ancaman internal dalam bidang politik adalah:
1. Kudeta/Pengerahan Massa
Kudeta adalah pemanfaatan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa. Tujuannya yaitu untuk menggugurkan kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa.
2. Separatisme/Perang Saudara
Mengutip buku Bunga Rampai Isu-isu Krusial tentang Radikalisme dan Separatisme oleh Dewi, dkk (2022), separatisme adalah suatu upaya memisahkan diri dari suatu bangsa dan hendak menciptakan bangsa sendiri. Gerakan ini bisa berbentuk gerakan bersenjata ataupun tidak bersenjata.
ADVERTISEMENT
3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan tindak kejahatan ketika seseorang menyalahgunakan jabatan politik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan KKN dapat mengancam perpolitikan bangsa. Jika dilanggengkan, maka budaya KKN ini akan memperkuat sistem politik yang hanya dikuasai oleh pemilik modal.
4. Konflik Horizontal
Mengutip buku Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk SMA/MA/SMK/MAK oleh Tijan dan F.A. Sugimin, konflik horizontal yang terjadi antarsuku, agama, ras, dan golongan menjadi ancaman internal yang patut diwaspadai.
Misalnya, konflik antarsuku di Sampit yang terjadi pada tahun 2001, konflik antaragama di Poso pada tahun 1999, atau konflok anara kelompok separatis Republik Maluku Selatan dengan pemerintah Indonesia.
ADVERTISEMENT
5. Konflik Antarpartai Politik
Konflik antarpartai politik dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya karena pandangan yang bertentangan mengenai suatu kebijakan pemerintah. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, bahkan mengakibatkan kekacauan di masyarakat.
6. Radikalisme
Radikalisme adalah paham yang menghendaki adanya perubahan sosial poitik dengan cara yang ekstrem. Radikalisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ekstremisme agama, nasionalisme yang berlebihan, atau ekstremisme ideologi.
7. Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakstabilan politik di suatu negara. Krisis ekonomi berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat sehingga memicu protes dan kerusuhan yang dapat memperburuk stabilitas politik negara.
8. Polarisasi Politik
Polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang berseberangan dan tidak lagi memiliki kesamaan pandangan, baik dalam urusan politik, agama, atau masalah sosial tertentu.
ADVERTISEMENT
Cara Mengatasi Ancaman Internal di Bidang Politik
Inilah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ancaman internal politik.
1. Penerapan Demokrasi
Pendekatan ke dalam adalah pembangunan sistem politik dalam negari agar lebih sehat dan dinamis. Hal ini bisa tercapai jika demokrasi diimplementasikan dalam berbagai elemen kehidupan, termasuk politik.
2. Aktif Bekerja Sama dengan Negara Lain
Politik Indonesia hendaknya bisa selalu aktif dalam membangun kerjasama dengan negara lain. Upaya ini perlu dilandasi dengan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan tidak ikut campur urusan dalam negeri.
3. Menciptakan Kondisi Domestik yang Stabil
Cara mengatasi ancaman internal dalam bidang politik yang berikutnya adalah dengan menciptakan kondisi domestik yang stabil. Hal ini perlu diimbangi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih kuat.
ADVERTISEMENT
4. Menegakkan Pemerintahan yang Bebas KKN
Ancaman internal di bidang politik dapat diatasi dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bebas KKN. Sistem pemerintahan yang berlaku juga harus membuktikan tanggung jawabnya dalam mewujudkan negara yang berlandaskan UUD 1945.
5. Penguatan Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif diperkuat agar menjadi lembaga berkualitas dan profesional di bidangnya. Lembaga legislatif harus mampu bekerja sama dengan pemerintah demi membentuk produk-produk legislasi bagi kepentingan pembangunan nasional.
6. Penguatan Kekuatan Politik Nasional
Partai politik dan organisasi masyarakat berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat serta subjek politik dan pembangunan nasional. Karena itu, kedua aspek ini harus diperkuat agar masyarakat sadar terhadap hukum yang berlaku serta memahami kewajiban dan haknya sebagai warga negara.
7. Mengaktifkan Masyarakat Sipil
Masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang berpengaruh besar terhadap stabilitas politik suatu negara. Karena itu, penting untuk meningkatkan masyarakat dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pengambilan lkeputusan lainnya.
ADVERTISEMENT
8. Memperkuat Lembaga Penegak Hukum
Lembaga penegak hukum yang independen dan profesional dapat memperkuat demokrasi politik. Memperkuat lembaga ini dapat meningkatkan transpartasi dan akuntabilitas guma mengawasi jalannya aktivitas politik dengan baik.
Secara garis besar, dapat dipahami bahwa ancaman dalam bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat maupun pemerintah harus memiliki benteng pertahanan agar tidak mudah terprovokasi atau termakan isu yang bersifat menggiring opini. (DLA)