Dampak Perjanjian Malino antara Umat Kristen dan Islam
Penulis kumparan
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJelaskan dampak diselenggarakannya Perjanjian Malino! Perlu diketahui bahwa Deklarasi Malino merupakan suatu perjanjian damai yang mempertemukan penganut agama Kristen dan Islam di Poso. Deklarasi ini diatur oleh pemerintah Indonesia dan terjadi pada tanggal 20 Desember 2001.
Deklarasi ini bertujuan untuk mendamaikan golongan agama Kristen dan Islam yang melakukan peperangan di Poso yang terjadi tahun 2000-2001. Usai Perjanjian Malino ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka terbentuklah dua komisi, yakni Komisi Sosial Ekonomi dan Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum. Agar lebih mengetahui informasi tentang Deklarasi Malino, simak latar belakang dan dampaknya di artikel ini.
Baca juga : (Pengertian Konflik, Jenis, Penyebab, dan Dampaknya)
Latar Belakang Perjanjian Malino
Mengutip buku Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia oleh Ahmad Subakir, dkk (2020), Deklarasi Malino digagas untuk menghentikan seluruh bentuk perselisihan dan konflik yang terjadi di Poso.
Konflik komunal di Poso ini terjadi pertama kali pada 24 Desember 1998. Pihak yang terlibat perselisihan adalah pemuda-pemudi beragama Kristen dan pemuda Muslim.
Salah satu penyebab terjadinya konflik tersebut adalah persaingan ekonomi antara warga asli Poso yang beragama Kristen dan warga pendatang Muslim.
Konflik tersebut terjadi hingga bulan Mei 2000 yang menyebabkan pembantaian besar di pesantren yang terletak di Desa Sintuwulemba.
Dampak Perjanjian Malino bagi Umat Kristen dan Islam
Perjanjian Malino berisi tentang pernyataan untuk menghentikan segala macam konflik, mentaati hukum yang berlaku, menjaga kedamaian antarumat beragama, dan imbauan menjalankan syariat agama yang dianut masing-masing individu.
Adapun dampak Perjanjian Malino di antaranya sebagai berikut:
Terbentuknya Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan pelucutan senjata dan memulangkan para pengungsi.
Terbentuknya Komisi Sosio-Ekonomi yang bertugas untuk rekonsiliasi, rehabilitasi sosial, rehabilitasi fisik, pemulangan pengungsi, normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat, mengembangkan program induk, dan evaluasi secara berkala terhadap program yang disusun.
Beberapa tahun setelah terselenggaranya Deklarasi Malino, kedamaian pun dapat terwujud di Poso. Tindakan penyelesaian konflik antara umat Kristen dan Islam memang harus ditangani sampai tuntas agar peristiwa bersejarah yang memilukan tidak terjadi kembali. (DLA)